Home / OPINI / Pimpinan KPK Menjadi Tersangka, Unjuk Kekuatan Polri ?

Pimpinan KPK Menjadi Tersangka, Unjuk Kekuatan Polri ?

Pimpinan KPK Menjadi Tersangka, Unjuk Kekuatan Polri ?

Oleh MY. Gunawan

Ungkapan Frederick Yunadi, pengacara Polri dan Komjen Budi Gunawan (BG) mengaku mendapat informasi dari internal Polri. Semua pimpinan KPK yang dilaporkan sudah menjadi tersangka.

“Tiga yang lainnya, Adnan Pandu, Samad, dan Zulkarnaen sudah tersangka. Saya sudah dapat informasinya. Tapi silakan coba saja cek ke Kabareskrim (Irjen Budi Waseso-red),” kata Frederick.

Para pimpinan KPK itu dilaporkan Adnan terkait saham di Kalimantan, Zulkarnaen oleh aliansi masyarakat di Jatim, dan Abraham Samad oleh sebuah LSM. Frederick juga menyebut kalau para pelapor itu melapor bukan karen ada rekayasa tetapi saat ini mereka sudah berani mengungkapkan setelah ada kasus seperti ini.

“Jadi jangan dibilang kriminalisasi,” tegas Federick.

Menanggapi itu, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budhi menilai, jika semua pimpinan telah ditetapkan sebagai tersangka, maka, sesuai undang-undang, mereka harus mengundurkan diri. Dengan demikian, kekosongan pimpinan KPK akan terjadi.

“Bila pimpinan KPK berstatus tersangka, maka ia diberhentikan sementara melalui keputusan presiden. Jadi, kalau semua tersangka dan semua non-aktif, artinya KPK tidak punya pimpinan karena semua non-aktif,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Johan mengatakan, nasib KPK dan para pimpinannya pada akhirnya tergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo. Menurut Johan, ini saatnya Jokowi turun tangan dalam permasalahan tersebut.

“Pada saatnya kita akan melakukan sesuatu yang signifikan. Apa itu, masih kita rapatkan. Hanya Presiden dan pastinya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah ini karena kalau semua (pimpinan) tersangka, KPK tidak bisa jalan organisasinya,” kata Johan.

Tampaknya unjuk kekuatan itu hanya akan diakhiri oleh sikap tegas dari Presiden Jokowi. Menurut, Johan jika pimpinan KPK dijerat sebagai tersangka maka  pegawai KPK yang seolah kehilangan induk jika semua pimpinan berstatus nonaktif karena menjadi tersangka.

Pimpinan KPK Tersangka

Bambang ditangkap dan langsung diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Jumat (23/1/2015). Bambang dituduh terlibat dalam pemberian keterangan palsu pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia dituduh menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010, sewaktu masih menjadi pengacara.

Sehari berselang, pada Sabtu (24/1/2015), giliran Adnan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Adnan dianggap melakukan perampasan saham dan aset sebuah perusahaan pemotongan kayu di Kalimantan Timur. Adnan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pemilik saham PT Teluk Sulaiman, Mukhlis Ramlan.

Kemudian, Ketua KPK Abraham Samad pun dilaporkan ke Bareskrim pada Senin (26/1/2015) terkait pertemuan Samad dengan politisi PDI-P, Hasto Kristiyanto. Pihak pelapor menduga, pertemuan Abraham dengan petinggi partai politik tersebut salah satunya membahas kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politisi PDI-P, Emir Moeis. Kesepakatan tersebut terkait keinginan Samad menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi dan keringanan hukum bagi Emir Moeis.

Abraham juga sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide karena dinilai melanggar pasal 36 dan pasal 64 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK. Yusuf mengungkapkan artikel Rumah Kaca Abraham Samad yang ditulis Sawito Kartowibowo di laman Kompasiana pada 17 Januari 2015.

Yusuf selanjutnya menyatakan bahwa pelaporan itu pun berdasarkan pengakuan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selanjutnya Adnan Pandu Praja dilaporkan pada 24 Januari 2015 oleh ahli waris pemilih PT Deasy Timber karena diduga memalsukan surat akta perusahaan pada 2005 saat menjadi kuasa hukum perusahaan yang bergerak dalam bidang hak pengelolaan hutan (HPH) tersebut.

Sedangkan pada 28 Januari, Zulkarnain dilaporkan Aliansi Masyarakat Jawa Timur karena diduga menerima uang dan gratifikasi berupa mobil saat mengani tindak pidana korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) pada 2008 yang menjadikan 186 orang sebagai tersangka.

Zulkarnain menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat itu. Ia diduga melakukan tebang pilih atas penetapan 186 tersangka yang merupakan penerima P2SEM misalnya tidak memeriksa Gubernur Jatim Imam Utomo dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakt Suyono.

Bagaimana Solusi Jokowi ?

Bagai godot menunggu dan berharap solusi Jokowi, pada hal jika jika menilik cara SBY menyelesaikan persoalan Polri dan KPK yang dikenal dengan perseteruan cicak dan buaya.  SBY pada waktu itu membentuk Tim 8. Dan Tim 8 yang memutuskan Plt (pelaksana tugas). Bagaimana Jokowi Selesaikan Kisruh Polri KPK ?

Mengutip pernyataan Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif yang merasa tidak risau meskipun rekomendasi timnya, mengenai solusi penuntasan konflik antara KPK dengan Polri, hingga kini belum dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia timnya tetap sabar menunggu langkah konkret Presiden, yang akrab disapa Jokosi, mengatasi kisruh antar dua lembaga penegak hukum ini. “Yang penting, rekomendasi sudah kami berikan dan publik telah mengetahui,” kata Syafi.

Serupa,  Anggota Tim 9, Hikmahanto Juwana juga menilai Jokowi sedang serius bersiap mengeluarkan langkah tegas. Dia meyakini Jokowi memiliki cara-cara khusus dalam menuntaskan masalah. “Jangan meremehkan kecerdasan Presiden, kami percaya dia punya kecerdasan luar biasa dan akan mengeluarkan keputusan terbaik,” kata pakar hukum Universitas Indonesia itu.

Dalam sepekan ini,  Jokowi tampak menjaring banyak masukan yang tidak terbatas dari Tim 9. Jokowi sudah bertemu banyak pihak, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mantan Presiden BJ Habiebie.

Senin (1/1/2015) Presiden Jokowi ketemu dengan pimpinan DPR RI yang memberikan isyarat untuk mambatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri.

Ujung perseteruan ini adalah sikap tegas dari Presiden Jokowi untuk menuntaskan kisruh yang menggerus kepercayaan publik. Beragam saran dan masukan kepada Presiden Jokowi telah disampaikan. Akhirnya Presiden mesti mengambil keputusan dari sekian alternatif yang disodorkan. Tentu kita meminta presiden mengakhiri kisruh ini dengan menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Membatalkan pelatikan BG sebagai calon Kapolri menunjukan itikad presiden memberantas korupsi.

 

Check Also

logo-nu

NU Harus Dijaga dari Serangan Kepentingan Politik

NAHDLATUL ULAMA beberapa hari ini menjadi bahan perbincangan yang menarik. Kerap kali organisasi   sosial   keagamaan   ini ...

suaratangsel.com