Home / TOP TANGSEL / PEMKOT TANGSEL / Minim Regulasi, Pembangunan Rumah Sistem Cluster di Tangsel Nyaris Tak Terkendali

Minim Regulasi, Pembangunan Rumah Sistem Cluster di Tangsel Nyaris Tak Terkendali

Cluster

Ciputat, SUARA TANGSEL –  Pembangunan perumahan dengan sistem cluster atau satu pintu di wilayah Tangerang Selatan nyaris tidak terkendali. Dari 14 ribu hektar total luas Tangerang Selatan, 70 persennya sudah dikuasai pengembang dan sisanya terdiri dari pemukiman dan perkantoran yang dikuasai oleh pemerintah dan perorangan. Ini berarti lahan yang tersisa sangat dikit dan terancam habis.

Menurut dataDinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan, Kurang lebih sekitar 250 pengembang besar dan kecil membuat luasan lahan yang dikuasai untuk kawasan pemukiman ini sudah hampir mencapai 70 persen, dan jumlah ini terus bertambah.

“Hal ini terjadi karena ketiadaan payung hukum yang membatasi”, kata Mukodas, Kepala Bidang Pembangaunan, Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Tangsel.

Karena itu, menurut M. Sodri, tokoh masyarakat dan praktisi hukum yang tinggal di Podok Cabe, Pemkot Tangsel harus cepat bertindak. “Pemkot Tangsel harus membuat regulasi yang membatasi pembangun perubahan yang sudah mulai tidak terkontrol ini”, tegas M.Sodri.

Penggunaan lahan baik oleh perorangan atau badan (pengembang) seharusnya disesuaikan dengan aturan dan tata kota yang telah ditetapkan oleh Pemkot Tangsel. Kalau tidak, lahan-lahan terbuka yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan akan semakin banyak beralih fungsi,

Ketiadaan regulasi yang membatasi laju pertumbuhan pembangunan perumahan dengan sistem cluster akan berdampak pada banyaknya lahan yang beralih berfungsi, awalnya lahan tersebut  sebagai daerah resapan air, kini beralih fungsi jadi perumahan.

Untuk itu, menurut Hanafi, tokoh pemuda di Ciputat mengatan bahwa, Pemkot harus segera bertidak, dengan membuat aturan atau regulasi yang membatasi pembangunan pemukiman yang sudah mulai tidak terkendali ini,

“Instansi terkai dan berwenang mengeluarkan perizinan untuk pembanguan pemukiman atau peruman sistem cluster dan juga aparteman, jangan gelap mata, lihat dulu syarat-syarat perizinannya, asli apa palsu (aspal), daerah yang akan dibangun pemukiman itu termasuk daerah resapan air, atau daerah ruang terbuka hijau (hutan kota) nggak, jangan asal keluarkan izin”, tegas Hanafi.

“Masyarakat juga harus ikut membantu mengawasi, kalau ada oknum Pemkot atau pengusaha (pengembang) yang main mata, harap segera laporkan mereka, jangan tingal diam, karena kalau dibiarkan, daerah resapan air, ruang terbuka hijau (hutan kota) tidak ada lagi di Kota Tangsel”. Pungkas Hanafi ( HJ.R4 )

 

Editor/Redaksi : Hendara RJ4

Check Also

Airin FJT

Festival Jurnalistik Tangsel 2017, Airin Paparkan Manfaat Teknologi di Pemerintahannya

Serpong, SUARA TANGSEL  – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany memaparkan beberapa hasil ...

suaratangsel.com