Beranda TOPIK UTAMA NASIONAL

PBNU Desak KPU RI Tunda Pilkada Serentak 2020

1569

Jakarta, SUARA TANGSEL – Penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ┬ámendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunda pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

PBNU mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah Pernyataan Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, tertanggal 20 September 2020, yang ditandatangani oleh Sekjen DR. Ir. H. A. Hilmy Faishal Zaini dan Ketua Umum Prof. DR. KH. Said Aqil Siroj, MA.

PBNU dalam pernyataannya mengatakan, mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, Nahdlatul Ulama membersamai segala ikhtiar, doa dan tawakal guna menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (Hifdz Al-Nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (Hifdz Al- Mal) masyarakat. Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.

Ditengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik, yaitu Pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, da 37 Kota yang puncaknya direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, terbukti dalam pendaftaran pasangan calon, telah terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan. Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah, positif terjangkit Covid-19.

Oleh karena itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama perlu menyampaikan sikap berikut:

1. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Repiblik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapan.

2. Meminta untuk merelokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

3. Selain itu, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Komplek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Wartawan: Muhamad Deni

Editor: Iskandar P Hadi