Beranda HUKUM & PERISTIWA

Kasus Gugatan Perdata Elliyah atas PT JRP, Elliyah: Banyak Bukti yang Janggal

56
0
Sidang gugatan perdata Ibu Elliyah atas PT JRP Foto: Iskandar P Hadi

Pondok Aren, SUARA TANGSEL – Kasus gugatan perdata Ibu Elliyah warga RT 02/01, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan terhadap PT. Jaya Real Property (JRP) diwarnai kejanggalan oleh data yang ditunjukkan oleh PT. JRP atau yang lebih dikenal dengan Bintaro Jaya dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Seperti diketahui bahwa Ibu Eliyah, seorang Ibu pemandi jenazah, melalui kuasa hukumnya telah melayangkan gugutan terhadap PT Jaya Real Property Tbk atau PT Bintaro Jaya atas sebidang tanah seluas 1.300 meter persegi di RT 02/01, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang dikuasai Bintaro Jaya.

Bahwa semasa hidupnya, Fatimah Binti Maat memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Jurang Mangu RT 02/01, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan atas hak Girik C. No. 1499, Persil 64, D.II, seluas 2.300 meter persegi tertulis atas nama Timah Binti Maat (Fatimah Binti Maat), kata Elliyah, salah satu ahli waris Fatimah Binti Maat. Adapun tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya yang bernama Maat Djiih, pada tanggal, 17 Oktober 1961,

Elliyah, penggugat, kepada Suaratangsel.com mengatakan, data yang ditunjukkan oleh Bintaro Jaya dalam persidangan penuh dengan kejanggalan. Beberapa data yang ditunjukkan oleh Bintaro Jaya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, lanjut Elliyah.

Sebagai contoh, sambung Elliyah, tanggal, 8 Agustus 2018, Bintaro Jaya membuat jawaban atas gugatan dengan menyatakan bahwa, tanah milik Fatimah Binti Maat telah dijual kepada Saudara Amat Boanjh, terbukti adanya 2 (dua) surat perjanjian tertanggal, 28 Agustus 1984.

Tanggal, 24 Oktober 2018, Bintaro Jaya mengajukan pembuktian dengan memperlihatkan 2 (dua) surat perjanjian yang diketik di atas kertas segel, yang salah satu surat perjanjian tersebut dibuat dihadapan Tripeda Desa Jurang Mangu Barat, yang salah satunya dihadiri oleh Kasatgas Desa Jurang Mangu Barat yang bernama Syeh Abdul Kodir.

Dalam persidangan tanggal, 7 November 2018, Eliyah selaku penggugat mengajukan saksi  Syeh Abdul Kodir (mantan Kasatgas Desa Jurang Mangu Barat). Dalam persidangan tersebut, kepada saksi diperlihatkan 2 (dua) surat perjanjian yang tertera tanda tangan Syeh Abdul Kodir (mantan Kasatgas Desa Jurang Mangu Barat). Dalam persidangan, mantan Kasatgas Desa Jurang Mangu Barat, menyatakan, tidak tahu isi dari perjanjian tersebut, tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut, saksi juga menyatakan, Tahun 1984, Kepala Desanya saudara Mursan, dan bukan saudara Safri Miun. Safri Miun menjabat Kepala Desa Jurang Mangu Barat pada tahun 1985.

Sementara, Kantor Pertanahan Tangerang Selatan dalam pembuktiannya, 17 Oktober 2018, telah memperlihatkan bukti adanya surat perjanjian pelepasan hak atas tanah (SPH), kata Elliyah lagi.

SPH No. 2300/PPT?PHK/XII/1988, tanggal, 23 Desember 1988, antara saudara Amat Boan kepada Bintaro Jaya, atas tanah seluas 1.250 meter persegi, tertulis dalam SPH tersebut, Camat Pondok Aren bernama Nanang Komara dan Lurah Jurang Mangu Barat saudara Saffri Miun.

SPH No. 23/12/PPT/PHK/XII/1988, tanggal, 23 Desember 1988, antara Ir. Soekrisman kepada Bintaro Jaya, tertulis Camat Pondok Aren bernama Nanang Komara dan Lurah Jurang Mangu Barat Mursan HR.

Dengan adanya dua SPH tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2012/Jurang Mangu Barat, tanggal, 4 Juni 1990 atas nama PT. Bintaro Jaya, dan sebagian telah dilakukan pemecahan atas nama saudara Robby Iwan dengan SHGB No. 3789/Jurang Mangu Barat, tanggal, 15 Juli 2004.

Tanggal, 7 November 2018, bukti dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dipertanyakan kepada saksi penggugat (Syeh Abdul Kodir), disinilah muncul banyak kejanggalan atas data tersebut dan ini fatal, kata Elliyah.

Menurut saksi Syeh Abdul Kodir, pada SPH No. 23/12/PPT/PHK/XII/1988, tanggal, 23 Desember 1988, antara Ir. Soekrisman kepada Bintaro Jaya, Camat Pondok Aren pada tahun 1988 adalah Tb. Chudori Sutawinangun bukan Nanang Komara.

Sementara, pada, SPH No. 23/12/PPT/PHK/XII/1988, tanggal, 23 Desember 1988, antara Ir. Soekrisman kepada Bintaro Jaya, Camat Pondok Aren pada tahun 1988 adalah Tb. Chudori Sutawinangun bukan Nanang Komara dan Kepala Desa Jurang Mangu Barat Safri Miun bukannya Mursan HR.

“Pada sidang putusan di PN Tangerang pada tanggal, 13 Februari 2019, kami sekeluarga berharap, Hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya,” pungkas Elliyah.