Home / PROFIL / Bahrullah Akbar : “Pengelolaan Keuangan Maupun Kekayaan Negara Harus Dilakukan Secara Akuntabel dan Transparan”

Bahrullah Akbar : “Pengelolaan Keuangan Maupun Kekayaan Negara Harus Dilakukan Secara Akuntabel dan Transparan”

Jakarta, SUARA TANGSEL  Empat tujuan berdirinya negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD’45) alinea keempat tentu terikat dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpa keuangan negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara. Tujuan negara hanyalah menjadi sekedar cita-cita belaka. Oleh karena itu keuangan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral, sebab merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara serta sangat menentukan keberlangsungan perekonomian baik dalam waktu sekarang ini maupun di masa mendatang.

​Dalam mengelola Keuangan negara maupun kekayaan negara harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Dengan begitu, akan meningkatkan kualitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara/kekayaan untuk menuju cita-cita bangsa dan negara.

“Diperlukan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mengelola keuangan negara. Kita harus Bangun Akuntabilitas & Transparansi,” demikian disampaikan Prof. Dr.Bahrullah Akbar MBA, CMPM, anggota VI BPK kepada Wartawan saat berbincang-bincang dikediamannya, belum lama ini.

Seperti diketahui, dalam aturan pokok Keuangan Negara sendiri telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu : Asas tahunan, Asas universalitas, Asas kesatuan, Asas spesialitas, Asas akuntabilitas, Asas profesionalitas, Asas proporsionalitas,  Asas keterbukaan dan Asas pemeriksaan keuangan.

Asas-asas umum tersebut kata Bang Bahrul sapaan akrabnya, asas itu diperlukan guna menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara pada dasarnya dijiwai oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). “Hal ini dapat dilihat dari adanya asas akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, universalitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana pada asas-asas good governance dikehendaki adanya prinsip bertindak cermat, jangan mencampur adukkan kewenangan dan prinsip penyelenggaraan kepentingan umum,” katanya.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah daerah (Pemda) memperbaiki penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Alasannya, hasil pemeriksaan atas 542 LKPD masih didominasi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” Harap Bang Bahrul.

Lebih jauh Bang Bahrul membeberkan, Karena pada dasarnya adanya asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang baik bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, mensejahterakan kehidupan rakyat yang berlandaskan pada perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu ketaatan pada asas-asas yang telah ditentukan di atas perlu selalu dijaga dan disosialisasikan terus di antara para aparatur pemerintah, para pengelola keuangan negara dan pihak-pihak yang terkait.

Seperti diketahui, BUMN pencetak rugi bersih pada periode 2014 mencapai 22 perusahaan dari sebelumnya 27 perusahaan dengan total kerugian Rp10,67 triliun dari Rp34,48 triliun. Untuk itu dalam menuju cita-cita bangsa Tak terlepas dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki potensi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun, BUMN masih belum maksimal dan optimal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bang bahrul menjelaskan, BUMN yang ditujukan menjadi agent of development, serta mengambil posisi motif untuk mencari keuntungan bagi Negara dimana pembentukan BUMN sebagai salah satu instrumen negara yang mempunyai motif mencari keuntungan dan menjalankan peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa diberikan lembaga pemerintah lainnya, karena terkendala regulasi yang berlaku pada lembaga tersebut. Dimana BUMN merupakan milik negara yang pembentukannya ditetapkan dengan UU, termasuk proses Penyertaan Modal Negara (PMN) karena menggunakan uang rakyat. Menurut Nugroho at al (2005), BUMN didirikan dengan tiga alasan utama; Pertama, BUMN dijadikan wadah bagi bisnis ataupun aset asing yang dinasionalisasi. Kedua, membangun industri yang diperlukan masyarakat, namun sektor swasta tidak mampu memasukinya. Ketiga, membangun industri yang strategis berkenaan dengan keamanan negara.

Sebagai organisasi yang berbentuk quasi profit kata Bang Bahrul, BUMN mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan, tetapi juga melayani masyarakat. BUMN juga termasuk organisasi hibrida karena mengelola dua jenis dana yang terdiri atas dana publik keuangan negara dan swasta. Dengan ciri dan bentuk seperti itu, BUMN harus memijakan kaki pada dua sisi yang bisa dikatakan kontradiktif. Di satu sisi, BUMN harus menjalankan bisnis dengan mengikuti tata kelola yang baik (governance). Di sisi lain, BUMN juga harus dapat berperan sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pada publik. Isu penguatan BUMN pada dasarnya telah mengemuka ketika Indonesia menghadapai krisis ekonomi 1998. Sebelum krisis, Indonesia dianggap the nation with economic miracle. Pada 1996, Indonesia memiliki pertumbuhan rata-rata 7 persen, pendapatan perkapita US$ 1.300 dan puchasing power parity mencapi US$ 5.000. Namun, kekuatan ekonomi itu merosot tajam pada 1998.

Lebih lanjut bang Bahrul mengatakan, Pasca krisis harapan besar pemulihan ekonomi dikembalikan pada BUMN serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, sangat wajar jika BUMN diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi Indonesia. Seiring meningkatnya persaingan bisnis secara global, wajar jika pengawasan memiliki peran sangat penting demi menjaga keberlangsungan entitas bisnis.

Dengan Melihat lajunya kondisi Ekonomi Indonesia saat ini, Bang Bahrul memprediksi Perekonomian Indonesia pada 2016 akan lebih banyak bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga dan investasi. Bang Bahrul pun optimistis pertumbuhan ekonomi 2016 berada di kisaran 5,8-6,2 persen. [] ris/eky

 

Editor / Redaktur : Ridwan Saleh

Check Also

Jurhum Lantong

Jurhum Lantong : Pernyataan Wakil Ketua KPK, Saut, Pelanggaran Etik Berat

Jakarta, SUARA TANGSEL – Mantan Ketua Umum  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) ...

suaratangsel.com