Beranda BUDAYA UNIK

Unik, PNS yang Telat di Tanzania Dihukum Penjara

212

Unik, SUARA TANGSEL — Paul Makonda, seorang pejabat di ibukota negara Tanzania, membuat peraturan yang unik. Sanksi yang diberikannya sebagai efek jera kepada bawahannya ketika melakukan pelanggaran pada jam kerja adalah dengan dihukum penjara.

Seperti yang dialami oleh 20 orang pegawai negeri sipil (PNS) bawahan Paul, di Tanzania. Gara-gara datang terlambat saat rapat pada Rabu 26 November waktu setempat, mereka akhirnya dipernjara alias masuk bui selama 6 jam. Hukuman itu sepertinya benar-benar membuat para pelakunya kapok.

Dilansir dari BBC, Jumat (27/11/2015), Paul Makonda kehilangan kesabaran terhadap para pegawai negeri tersebut karena datang tidak sesuai jadwal rapat, mereka terlambat 3 jam tanpa ada penjelasan.

Hukuman unik itu digagas oleh Paul Makonda sebagai seorang komisioner, yang membawahi distrik Kondoni di ibukota Tanzania, Dar es Salaam. Ia memerintahkan polisi untuk menangkap dan mengurung para pekerjanya di dalam sebuah sel.

Langkah sang komisioner tersebut untuk memerintahkan hukuman penjara bagi para pegawainya sebagai sanksi, sontak mendapat sambutan luas di media sosial di Tanzania. Ada yang pro juga kontra terhadap langkah tersebut.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik langkah tersebut, mengatakan aturan dan peraturan harus diikuti untuk menghindari kekacauan.

“Jika seseorang tidak masuk kerja, maka kita harus mengikuti hukum dan prosedur yang kita miliki,” kata perwakilan Koalisi Pembela Hak Asasi Manusia Onesmo Olengurumwa, Tanzania.

Karena para peserta rapat dikurung, rapat itu akhirnya diundur hingga Kamis 26 November pagi hari waktu setempat. Pasca sanksi jera tersebut, mereka pun hadir dua jam lebih awal dari waktu yang ditentukan.

Seorang wartawan BBC mengatakan, selama ini warga Tanzania banyak mengeluhkan kebiasaan kerja para pegawai negeri sipil yang kurang disiplin. Selain datang terlambat mereka juga dikenal kerap beristirahat untuk waktu yang sangat lama.

Tanzania sedang terus berupaya melakukan reformasi birokrasi mereka, tapi hingga kini kinerja pegawai negeri masih menjadi persoalan besar. (*/bes)