Beranda SUARA BANTEN KOTA TANGSEL

Tidak Sinkron dengan Aturan Baru, APBD Tangsel Banyak Dikoreksi Provinsi

166
apbd tangsel

Tangerang, SUARA TANGSEL – Evaluasi provinsi Banten atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tahun 2016 telah selesai dilakukan. Namun, dari hasil evaluasi itu, ternyata banyak catatan atau koreksi atas APBD tersebut. Alhasil, evaluasi itu pun langsung ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran (Banggar) DRPD Tangsel dan 23 lebih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dengan menggelar rapat pembahasan, Rabu (27/1/2016).

Rapat yang digelar di salah satu hotel kawasan Gading, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang itu dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Tangsel, yaitu Moch Ramlie, Tb Bayu Murdani dan Moch Saleh. Hadir juga Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Muhammad, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tangsel.

Akibar alotnya pembahasan hasil evaluasi dari provinsi Banten tersebut, rapat yang dimulai pukul 10:00 WIB itu sempat diskor beberapa lama.

Beberapa poin yang menjadi catatan serius dalam rapat tersebut antara lain soal dana hibah yang terdapat di dalam APBD 2016 sebesar Rp 67.490.395.000, dimana masih ada penerima hibah yang secara administrative masih harus dilengkapi.

Wakil Ketua DPRD Tangsel, Tb Bayu Murdani mengatakan, koreksi itu lebih tepatnya kepada mensinkoronisasikan dengan aturan baru soal penerimaan dana hibah. Karena pada APBD 2016 belum sinkron dengan aturan yang baru, yaitu soal lembaga atau si penerima dana hibah itu harus jelas dan tercatat serta terevaluasi kelanjutannya nanti.

“Misalnya ada pengajuan soal pembangunan pos kamling dan dimasukkan ke dana hibah. Hal ini harus disebutkan lebih rinci, di mana pos kamling itu akan dibangun, status tanahnya seperti apa, seperti apa pemanfaatannya dan perawatannya seperti apa. Jadi lebih detail saja. Dan, yang diserahkan ke provinsi kemarin, hanya kurang detail. Sehingga ini dikoreksi semuanya oleh provinsi, bahkan ada yang tidak memiliki kelangkapan detail langsung dicoret,” jelas Tb Bayu.

Secara terpisah, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, bahwa semua yang disarankan dan dikoreksi provinsi sudah dibahas bersama Banggar DPRD Tangsel.
“Semua saran dan koreksi Pemprov sudah kita laksanakan dan sudah dibahas bersama dengan Banggar DPRD, antara lain bantuan hibah barang yang semula dianggarkan pada pos belanja barang, pada belanja langsung, kemudian direlokasi ke pos belanja tidak langsung. Mudah-mudahan hari ini selesai pembahasannya dengan Banggar,” kata Benyamin kepada suaratangsel.com, Rabu (27/1/2016). (mt/hendra/one)