Beranda TOP TANGSEL

Teddy Meiyadi : Perda Sistem Perencanaan Pembangunan, Acuan Perencanaan Pembangunan di Tangsel

445
Teddy Meiyadi

Serpong, SUARA  TANGSEL – Perencanan merupakan titik awal aktivitas organisasi (pemerintahan) dalam menentukan keberhasilan pemerintahan itu. Perencanaan bisa juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan yaitu: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (top-down), (5) bawah-atas (bottom-up).

Perencanaan Pembangunan Nasional juga terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan inilah yang diberikan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya.

Merujuk pada hal tersebut di atas, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Di mana kedepannya nanti, Perda ini akan menjadi acuan para stakeholder terkait dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah.

Raperda yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangsel dibawah kepemimpinan Teddy Meiyadi ini, direncanakan akan disahkan akhir bulan ini.

Menurut Teddy ,”Dari seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia, baru sekitar 60% yang sudah memiliki Perda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diharuskan memiliki peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Diakui Teddy sebenarnya Raperda ini sudah diusulkan sejak tahun lalu, namun karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Maka, proses pembahasannya diundur. Secara sekilas, Teddy juga menjelaskan garis besar tentang isi dari Raperda itu.

“Secara garis besarnya Raperda tersebut berisikan tentang bagaimana cara menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, serta teknisnya, termasuk salah satunya ialah sistem E-Musrenbang dan usulan reses dari anggota dewan yang akan disingkronisasikan di dalam Perda ini,” ucap Teddy.

Dalam pekasanaannya, perencanaan pembangunan, baik itu fisik maupun non fisik, direncanakn terlebih dahulu dengan matang, dimana perencanaan ini menurut Teddy Meiyadi harus sesuai dengan target, sehingga dalam pelaksanaannya pun dapat sesusuai dengan yang sudah ditargetkan pula.

“Perda ini tentunya akan memudahkan setiap perangkat daerah untuk merencanakan pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, serta Renja, Renstra dan lain-lain. Jika perencanaannya matang sudah pasti pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diharapkan, dan yang terpenting dampaknya dapt langsung bisa dirasakan oleh masyarakat,”ujar  Teddy.

Teddy pun menegaskan, bahw  Perda sistem perencanaan pembangunan yang lagi dibahas bersama DPRD ini merupakana acuan normatif dalam perencanaan pembangunan di kota Tangsel ke depannya.

(Ris &Kick/Adv)