Beranda TOP TANGSEL PEMKOT TANGSEL

Tangsel Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Untuk Ketiga Kali

574

Tangerang Selatan, SUARA TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Provinsi Banten. Diketahui, Tangsel sudah meraih anugerah ini selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tahun 2019 lalu.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Muhtarom kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel Fuad, pada Rabu (24/11).

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan, bahwa Pemkot Tangsel memperoleh penghargaan sebagai Pemda Berkualifikasi Informatif berdasarkan sejumlah indikator.

“Salah satunya yaitu dengan pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik,” ujar Wali Kota Tangsel.

Adapun penghargaan tersebut disampaikan oleh Plt. Sekda dalam acara Penganugerahan KIP Tahun 2021, bertempat di Gedung Pendopo Pemprov Banten, pada Rabu, (24/11/2021).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Icshan, yang turut hadir mendampingi Wali Kota Tangsel, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas peran dari Komisi Informasi Provinsi Banten yang sudah berkolaborasi dan membantu Kota Tangerang Selatan dalam memberikan menyediakan informasi cepat dan tepat kepada masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik di Tangerang Selatan juga didukung dengan aspek inovasi dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan lain yang diciptakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Tangsel meraih peringkat pertama dengan nilai 98,45. Penghargaan ini merupakan ketiga kalinya yang diterima Tangsel.

Sementara Ketua Komisi Informasi Banten, Hilman menjelaskan bahwa Kota Tangsel merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dari 39 OPD, 8 Pemerintah Kabupaten/Kota, 24 Lembaga Non Struktural, 18 Badan Usaha dan 12 Partai Politik.

”Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk memastikan usaha komitmen keterbukaan publik yang dibuat oleh KIP Banten dan juga dengan seluruh lembaga yang berpartisipasi,” ujar Hilman.

Lebih lanjut, sambung Hilman, kegiatan ini juga dibuat agar setiap lembaga bisa terdorong untuk memaksimalkan fasilitas pelayanan informasi kepada publik. Karena fasilitas ini merupakan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh hak informasinya.

Dirinya berharap ke untuk depannya, ada paradigma yang memastikan bahwa keterbukaan publik merupakan unsur penting di setiap lembaga.

”Sebab transparansi setiap lembaga merupakan fasilitas yang harus dimiliki,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Muhammad Syahyan mengapresiasi kegiatan yang mampu mendorong keterbukaan informasi sebagai bukti dan komitmen lembaga.

”Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara terbuka, karena itu fasilitas semacam ini harus dimiliki,” ujar Syahyan.

Dia juga menambahkan bahwa dia berharap bahwa lembaga publik memiliki fasilitas ini untuk memenuhi hak masyarakat. (ADV)