Beranda SUARA BANTEN KABUPATEN TANGERANG

Tak Miliki Izin Amdal, PT Rinai Indonesia Bakal Kena Sanksi Audit Lingkungan

698
Tak Miliki Izin Amdal, PT Rinai Indonesia Bakal Kena Sanksi Audit Lingkungan

Tangerang,  SUARA TANGSEL – Diduga tidak memiliki izin Amda  lingkungan PT. Rinnai Indonesia Balaraja (RIB) sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001, PT. RIB dikenakan sanksi audit lingkungan, hingga kini  audit lingkungan itu menguap tanpa kejelasan.

Januari 2013, BLHD Kabupaten  Tangerang menggelar sidang komisi pembahasan amdal PT. RIB. Namun sidang komisi itu pun dianggap cacat hukum karena PT. RIB sudah tidak wajib Amdal. Pasal 37 ayat (1) UU 32/2009 menerangkan  permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UPL-UKL.  Jika permohonan izin lingkungan tidak dilengkapi dengan Amdal atau UPL-UKL, maka pejabat berwenang wajib menolak permohonan itu.

“1 Juni 2012, PT. RIB  oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang  diminta ditutup   telah menjalankan aktivitas produksi  tanpa dokumen amdal.  perintah BLHD Kabupaten Tangerang itu tidak digubris,” kata Penggiat  Buruh dan Lingkungan Fortuna , Ramdoni. Senin (21/4).

Ramdoni merunut kesalahan PT. RIB, BLHD Kabupaten Tangerang kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian kegiatan kedua untuk PT. RIB  bulan Oktober 2012. Surat  yang  kedua ini pun tidak diindahkan oleh PT. RIB.

2 RIB yang bertempat di Jl. Raya Serang Km, 29,5 Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang diduga sudah memiliki izin lingkungan sejak tahun 2012.  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang   merilis surat  Oktober 2012 yang ditujukan untuk PT. RIB. Surat itu berisi pernyataan bahwa BP2T Kabupaten Tangerang tidak bisa memproses permohonan izin yang diajukan oleh PT. RIB.

Paling aktual,  8 April 2015, Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang melakukan Sidak di PT. RIB. Dalam sidak itu ditemukan fakta bahwa PT. RIB mengaku  telah memiliki izin lingkungan sejak tahun 2012 yang ditandatangani oleh Bupati sebelumnya,  Ismet Iskandar .

“ Anehnya PT. RIB  tidak bisa menunjukkan dokumen Amdalnya.” Tandas Ramdoni.

Lokasi pabrik PT. RIB sendiri diduga masih ada limbah B3 yang ditimbun di dalam tanah (dumping) yang diduga dilakukan oleh PT. Pelangi Indah Canindo (PIC) sebagai pemilik pabrik sebelumnya. PT. PIC sendiri diketahui tidak memiliki perijinan selama beroperasi di Desa Cangkudu,  Balaraja,  Kabupaten Tangerang.

Tersiar kabar,  Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang sudah membuat rekomendasi agar dilakukan clean up (pengrangkatan limbah) di lokasi PT. RIB dan mencabut izin lingkungan PT. RIB.

“ Sayangnya, sampai dengan saat ini, belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk menyelesaikan dugaan pencemaran lingkungan PT. RIB,” pungkas Ramdoni.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) kabupaten Tangerang,  Akip Samsudin, enggan berkomentar  tentang persoalan  yang  membelit  PT. RIB terkait  hasil Sidak Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang yang menemukan fakta bahwa PT. RIB tidak menunjukan Amdal.

“ Tanyakan  ke BLHD,” kata Akip Samsudin kepada media.

Sebelumnya,  3 September 2012  PT.Rinnai Indonesia melakukan  grand opening  oleh  President Director Rinnai Corporation Japan , Mr.Hiroyasu Naito dan Chairman PT. Rinnai Indonesia,  Rachman Sastra kena unjuk rasa terkait  puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rinnai Independent (SPRINT) menggelar unjuk rasa di depan pabrik tersebut. SPRINT memprotes manajemen PT Rinnai yang melakukan PHK sepihak terhadap 13 orang pekerja.

Koordinator aksi Tajudin menilai, perusahaan telah melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 28, tentang serikat pekerja/buruh. “Selain pemberangusan terhadap serikat buruh SPRINT, perusahaan juga telah mem-PHK  sepihak terhadap 13 karyawan,” ujar Tajudin.

PT RIB  kata Tajudin, mulai tanggal 2 Februari 2015  melalui surat edaran dari  pihak President Direktur PT Rinnai Indonesia Nomor PTRI/150106/GA.001, tertanggal 6 Januari 2015, perusahaan akan memberhentikan operasional pabrik tersebut. Dari situ, akan ada sekitar 1. 200 karyawan yang diputus hubungan kerja (PHK). “Jumlah seluruh karyawan semua sekitar 1.500, dan yang tersisa  hanya sekitar tiga ratus orang. Itu pun yang sudah karyawan tetap,” katanya.

Direktur Produksi PT Rinnai Indonesia Katsuhiro Ito mengungkapkan, karyawan yang diberhentikan hanya yang berstatus kontrak, dan tidak diperpanjang. “Beberapa karyawan tetap sebagian akan dimutasi ke pabrik yang berada di Cikupa. Sedangkan karyawan lainnya tetap bekerja di pabrik Balaraja, untuk mengerjakan produk TL-289, serta masih ada beberapa karyawan yang tersisa yang masih harus diselesaikan,” tandas Katsuro Ito. [] doni

 

Editor/Redaktur: Ridwan Saleh