Beranda OPINI

Prahara Freeport ke-2 “Tumpang Pitu”

816
Tamban Freport

Masih melekat diingatan kita, kasus skandal Freeport “Papa minta Saham” menjadi akhir yang tragis bagi karir Setya Novanto. Panasnya kasus ”Papa minta Saham” menghantarkan Ketua DPR RI diadili oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan terdapat pelanggaran, sehingga berujung pengunduran dirinya dari jabatan ketua DPR. Kontrak PT Freeport yang dimulai sejak tahun 1967-2021 dinilai banyak menguras kandungan mineral terutama emas dan tembaga pada Gunung Grasberg Papua, yang kita ketahui bersama merupakan penghasil tembaga dan emas  terbesar di negeri ini. Sehingga pantas banyak kepentingan asing yang melirik dan masuk ke dalam tambang tersebut.

Seiring dengan selesainya kontrak PT Freeport kedepan “Gunung Tumpang Pitu” yang berada di daerah Banyuwangi menjadi bagian yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat kandungan mineral yang dihasilkan diperkirakan memiliki cadangan emas 1 miliar ton dengan kadar tembaga 0,6 % dengan  nilai mencapai 60 triliun dan digadang-gadang menjadi Freeport kedua. Sungguh nilai fantastis bagi elit-elit yang memiliki kepentingan dalam sektor pertambangan.

Chairul Anam Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi
Chairul Anam Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi

Banyuwangi, kota yang lebih akrab dengan julukan Sunrise Of Java kini menjelma menjadi kota pariwisata. Potensi pariwisata beberapa diantaranya pulau merah yang dikenal dengan ketinggian gelombangnya berhasil menjadi tempat kejuaraan International Surfing Competition pada 2013 lalu, dan telah diikuti oleh peselancar dari 20 negara. Sementara teluk hijau tidak kalah hebat, dimana keindahannya dapat menampilkan panorama laut yang memikat hati setiap pengunjung.

Namun potensi pariwisata kota Banyuwangi terancam musnah oleh pertambangan PT Bumi SuksesIndo (BSI) yang berdampak langsung bagi daerah wisata seperti pulau merah dan teluk hijau yang berada berdekatan dengan lokasi pertambangan. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh para petani dan nelayan di daerah sekitar pertambangan, Petani merupakan mayoritas mata pencaharian di daerah pesanggaran.

Terdapat 80 % dari jumlah penduduk yang menaruh harapan kehidupan dari hasil pertanian. Aliran air yang mencapai 2,4 juta liter setiap hari diperlukan untuk pertambangan gunung tumpang pitu guna mengolah bijih emas dan mineral yang terkandung. Aliran air tersebut berasal dari sungai kalibaru dan gonggo sehingga kawasan resapan air dengan debit 30 liter per detik dapat mengganggu pasokan air sungai dan lahan pertanian.

Belum tuntas dengan sektor pertanian, sektor perikanan juga tercemar dengan efek tailing 2.361 ton per hari ke teluk pancer yang mengakibatkan penangkapan ikan bagi nelayan berkurang. Limbah merkuri dan sianida menjadi penyebab terbunuhnya biota laut karena termasuk logam berat yang tidak dapat terurai. Hal tersebut harus menjadi perhatian masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang merasakan dampak langsung dan tidak baik bagi kesehatan.

Kawasan tersebut juga termasuk rawan bencana mengingat gunung tumpang pitu pernah dihantam oleh tsunami pada 3 juni 1994 sehingga eksplorasi dan eksploitasi yang akan dilakukan dapat menimbulkan bencana yang tidak kita inginkan dikemudian hari. Tidak jauh dari lokasi pertambangan terdapat Taman Nasional meru betiri yang akan terancam ekosistem di dalamnya apabila kita tidak dapat menjaga dan merawat alam.

Proses pengalihan dari hutan lindung menjadi hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 826/Menhut-II/2013 pada tanggal 19 November 2013 terkesan menyalahi undang-undang ketika mengacu pada Undang-Undang No 41 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas pertambangan secara terbuka.

Sementara hal ini didorong oleh usulan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui surat nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dengan luas area pertambangan 1.924 hektar menjadi 9.743 hektar yang berpotensi merusak lingkungan hutan lindung. Harusnya warga Banyuwangi tidak mudah tergiur oleh hibah saham (golden share) senilai 10 % dari salah satu pengelola tambang emas tumpang pitu melalui PT Merdeka Serasi Jaya. Padahal jika kita mengkaji manfaat ekonomi dari golden share dengan dampak bencana alam yang akan terjadi akibat eksploitasi gunung tumpang pitu tidak sebanding dengan kesejahteraan warga Banyuwangi.

Pemerintah pusat dan provinsi perlu melakukan evaluasi terhadap izin pertambangan Gunung Tumpang Pitu menyusul pernyataan dari Walhi Jawa Timur tentang beralihnya hutan lindung menjadi hutan produksi yang menyalahi aturan. Badan lingkungan hidup (BLH) Banyuwangi harusnya lebih peka dalam mengkaji dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan serta Badan pelayanan perijinan tidak dengan mudah mengeluarkan izin dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

Selang beberapa bulan lalu kita juga digemparkan oleh insiden mengharukan yang mengakibatkan beberapa warga tertembak usai melakukan demontrasi penolakan tambang emas gunung tumpang pitu. Konflik horizontal maupun vertical dampak dari pertambangan seharusnya menjadi kajian mendasar yang perlu diperhatikan oleh semua elemen khususnya pemerintah kabupaten Banyuwangi. Sebab kita bersama tidak menginginkan kejadian tersebut terulang kembali dan berupaya mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang menelan korban.

Suasana kondusif harus diwujudkan oleh pihak keamanan Polres Banyuwangi tanpa melakukan upaya pelanggaran HAM karena setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 A  tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Munir pernah mengatakan bahwasannya “Kekerasan Negara: Pemicu Disintegrasi Bangsa,”. Oleh karena itu faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. harus segera ditangani, serta kita wajib menumbuhkan kembali rasa Nasionalisme yang mulai pudar dan meletakkan Nasionalisme sebagai alat pemersatu bangsa.

Ditulis oleh :  Chairul Anam, Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi