Beranda TOPIK UTAMA NASIONAL

Pesan Prof Syaiful Bakhri Soal Pilkada Desember 2020

1504

Beberapa hari lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi yang terbesar di dunia, dan ini dilakukan dalam Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. ini adalah problematika yang terbesar di tengah pandemi Covid yang juga belum bisa diselesaikan.

Pandemi Covid juga sudah meruntuhkan prekonomian global, negara-negara besar yang juga terpapar mengalami kemunduran-kemunduran sehingga sektor jasa export-import berkurang. begitu bisa kita bayangkan bahwa ekonomi menurun.

Indonesia memasuki wilayah itu dan perekonomian kita mengandalkan pada hutang, bahkan lebih jauh pembiayaan pembiayaan APBN kita mengadalkan pada hutang, hutang yang lebih dari 1000 triliun disandang oleh pemerintah kita saat ini.

Bagaimana mengatasi problem ini, ini adalah problem tersendiri, problem terbesarnya adalah agar Covid ini bisa landai, dengan landainya Covid ini maka perekonomian akan bergerak di sektor jasa dan seluruh sektor-sektor ekonomi yang lainnya akan tumbuh dan berkembang.

Karena ini banyak para ahli yang menyatakan harus tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, maka jaga jarak adalah sebagai kata kunci di dalam menghambat penyebaran Pandemi Covid ini.

Ketika jaga jarak ini tidak dilakukan, maka sampai saat ini pandemi itu terus semakin bertambah dan hampir 505 daerah yang melakukan Pilkada, hanya 6 yang layak untuk melaksanakannya proses Pilkada ini.

Pilkada adalah tuntutan dan kebutuhan demokrasi dan telah ditunda hingga 9 bulan yang lalu, bilamana ditunda lagi problemnya berarti kepala daerahnya akan diperpanjang kembali. Dan memperpanjang kepala daerah memang ada di bidang otonomi daerah dan mengganggu stabilitas hukum administrasi daerah.

Tetapi kalau ini dipaksakan, sangat mengganggu sistem kesehatan kepada masyarakat. Bukankah pada masa pandemi seperti saat ini kesehatan itu adalah kedaulatan tertinggi, sehingga yang paling diutamakan adalah kualitas kesehatan pada masyarakat.

Maka terjadilah kontradiktif mengharuskan adanya tata kelola pemerintahan daerah dengan Pilkada. ataukah lebih memperhatikan kesehatan masyarakat. Sebab kalau masyarakat pada tanggal 9 Desember datang ke kotak-kotak suara yang sangat masih manual tidak melalui elektronik, maka ini resikonya akan sangat luar biasa dan bisa terjadi pembunuhan massal dengan kemungkinan-kemungkinan menjalarnya pandemi secara meluas.

Ini adalah problem kebangsaan, karena itulah kita mesti mengikuti pandangan para pakar, pandangan protokol Covid dan pandangan undang-undang tentang kesehatan dan tetap melakukan lockdown dan jaga jarak.

Kalau itu dilakukan secara konsisten, maka Pilkada yang harus ditunda. Tidak ada keberatan untuk menunda Pilkada, karena memang sudah pernah ditunda.

Tapi kalau tetap dipaksakan maka yang bertanggung jawab adalah negara, dimana pesta demokrasi itu memenuhi hasrat demokrasi tetapi mengancam kehidupan umat manusia.

Ini adalah problem, maka sebagai bagian dalam bangsa ini agar sekiranya pada tanggal 9 Desember ini, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperpanjang agar Pilkada ini ditunda untuk kepentingan kesehatan kepentingan demokrasi dan kepentingan lainnya.

Karena kalau kita lihat banyak sekali penyelidikan-penyidikan terhadap orang berkerumun itu dilakukan, dan bagaimana berkerumun pada tanggal 9 Desember, apakah itu juga dianggap sebagai kriminal, jadi ada program-program yang sangat kontradiktif.

Karena itulah kita harus menjunjung tinggi bahwa negara ini menjamin kehidupan bangsanya lebih baik, untuk menjadi bangsa yang berbahagia dan bukan hanya bangsa yang sejahtera, bangsa berbahagia itu disebutkan sebagai bangsa atau negara yang menjamin kehidupan yang berbahagia.

Muhamad Deni