Beranda PILKADA 2017

Permohonan PHP Rano – Embay Tak dapat Diterima Mahkamah Konstitusi

191
Rano Embay New

Jakarta, SUARA TANGSEL – Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Banten tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

Amar putusan perkara PHP yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief tersebut dibacakan Ketua MK Arief Hidayat didampingi hakim konstitusi lainnya, Rabu (4/4).

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” tegas Arief Hidayat saat membacakan konklusi Putusan No. 45/PHP.GUB-XV/2017.

Salah satu alasan kenapa perkara PHP pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Banten yang diusung PDI Perjuangan dan PPP ini tidak dilanjutkan MK sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan hukumnya adalah Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 yang menyebut jumlah penduduk Banten adalah 10.083.370 jiwa. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan PHP Gubernur Banten paling banyak adalah 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi Banten.

Lebih lanjut,  Hakim Konstitusi Aswanto menjelaskan bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Provinsi Banten sebesar 4.732.536 suara, sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu paling banyak 1% x 4.732.536 = 47.325 suara. Perolehan suara pemohon adalah 2.321.323 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebesar 2.411.213 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pihak terkait adalah 89.890  suara atau 1,90%.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon merupakan pasangan calon, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pengajuan permohonan karena tidak memiliki kedudukan hukum  untuk mengajukan perkara a quo.

Sebelumnya, Pemohon mengungkapkan sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Sebab, dengan penerapan aturan tersebut, pemohon merasa dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHP ke MK.  Padahal, pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum.  (Ibnu)