Beranda HUKUM & PERISTIWA

Perkembangan Penyidikan Kasus Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

568

Jakarta, SUARA TANGSEL – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghadiri panggilan dari Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa (8/6/2021).

Adapun pemanggilan tersebut dilakukan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan, menindaklanjuti pengaduan 75 orang pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran HAM pada proses alih status tersebut, ucap Choirul kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Selasa (8/6/2021).

Hingga hari ini sambung Choirul, selasa 8 Juni 2021 tim telah melakukan serangkaian penyidikan dengan meminta keterangan 19 orang pegawai KPK, serta menerima sejumlah dokumen dari pengadu sebanyak 3 bundel.

Berdasarkan hal tersebut tim telah melakukan pemetaan keterangan dan informasi berdasarkan hasil pemeriksaan antara lain terkait kronologi proses TWK, landasan hukum TWK, prosedur pelaksanaan alih status dan TWK, substansi pertanyaan, background pekerjaan, tugas dan fungsi pokok, serta konteks kasus itu sendiri, ujarnya.

Selain itu tim juga telah melayangakan surat pemanggilan secara lengkap dan patut pada tanggal 2 Juni 2021 sebanyak 10 (sepuluh) surat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang diadukan dan terkait guna dapat hadir dan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut, tegasnya.

Selanjutnya pada minggu ini Komnas HAM sedang mendalami dan menyiapkan kembali surat pemanggilan secara lengkap dan patut terhadap 5 (lima) pihak-pihak lain yang termasuk dalam konstruksi peristiwa, tandasnya.

Diharapkan pemanggilan tersebut mendapat respon yang positif, sehingga publik mengetahui duduk permasalahan atas kasus tersebut dan membuat terang peristiwa. Selain itu juga menjernihkan permasalahan tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM atau tidak, pungkas Choirul.

Fahmy