Beranda SUARA BANTEN KOTA TANGERANG

Perguruan Tinggi Swasta di Tangerang Dukung Program MBKM

684

Tangerang, SUARA TANGSEL – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Tangerang, Banten, mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Berdasarkan hasil survei terhadap 140 perguruan tinggi swasta di Jakarta dan sekitarnya, 94 persen PTS siap melaksanakan program MBKM.

Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Ridwan mengajak perguruan tinggi melaksanakan MBKM dan terus memberikan saran-saran perbaikan.

“MBKM menjadi salah satu program prioritas yang disambut baik oleh berbagai perguruan tinggi meskipun masih ada kendala di dalamnya. Program MBKM sudah kita mulai, mari kita dukung bersama,” ajak Ridwan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Jumat (12/11/2021).

Senada dengan Ridwan, Yaya Jakaria, Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III Provinsi DKI Jakarta menuturkan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap 140 perguruan tinggi swasta di Jakarta dan sekitarnya, hanya 6 persen perguruan tinggi swasta yang belum siap melaksanakan konsep MBKM.

“Kami akan terus berupaya untuk mendukung, salah satunya dengan melakukan pendampingan,” tuturnya.

Tiga perguruan tinggi swasta wilayah Tangerang yang turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI juga turut menyampaikan dukungannya atas program MBKM. Jonathan L Parapak, Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH) mendukung program MBKM. Baginya, MBKM sangat penting bagi perguruan tinggi, terutama untuk mendorong dalam peningkatan kualitas.

“Program MBKM mendorong kami untuk evaluasi kurikulum yang kami terapkan, dan kami juga telah bekerja sama dengan negara lain seperti Cina, Amerika, dan Australia untuk terus mengevalusi kurikulum demi menghasilkan lulusan yang berkompetensi unggul,” ucapnya.

Selain itu, Jonathan juga mengapresiasi atas kebijakan TIK dalam kepengurusan administrasi yang menjadi bagian dari MBKM. UPH telah mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan proses gelar profesor bagi lima pengajar di kampusnya, hal ini jauh lebih cepat dari sebelumnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan kepengurusan satu gelar profesor.

Sementara itu, Ahmad Amarullah, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menyampaikan antusiasnya terhadap MBKM. Menurutnya, dari sisi substansi dan urgensi MBKM memang harus didukung agar menciptakan lulusan dari perguruan tinggi yang berdaya saing. Sejalan dengan itu, Nurzaman, Rektor Universitas Pamulang juga menyambut baik kebijakan MBKM.

“Saya yakin program ini sangat bagus dan harus kita implementasikan di lingkungan perguruan tinggi, walaupun memang masih ada yang harus dipertimbangkan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa.

Selain itu, MBKM juga dapat mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui implementasi serta dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

“Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga memberikan manfaat bagi penyelenggara pendidikan tinggi (kampus) karena memberikan kemudahan untuk membuka program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, dan kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum,” katanya.

Kebijakan terobosan Kemendikbudristek RI diasumsikan dapat meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) bidang pendidikan, antara lain UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Program MKBM juga sangat dirasakan bagi mahasiswa. Juan Pisente, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga aktif dalam BEM UPH, berharap adanya dukungan penyesuaian dan evaluasi atas program MBKM dilakukan tidak hanya dari kampus tetapi juga melibatkan mahasiswa, karena subjek atau target utamanya sebagai pelaku adalah mahasiswa.

Kunjungan kerja spesifik panja MBKM Komisi X DPR RI dilakukan pada masa persidangan II tahun sidang 2020 – 2021 dengan dihadiri oleh beberapa rektor perguruan tinggi swasta wilayah Tangerang, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), perwakilan dekan dan ketua program studi UPH, jajaran Kemendikbudristek, dan civitas UPH selaku tuan rumah.

Sumber : Kemendikbud