Beranda TOPIK UTAMA

Pemerintah Pastikan Tak Akan Cabut PP Pengupahan Baru

171
Buruh Pabrik

Jakarta, SUARA TANGSEL – Meskipun elemen buruh mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk di Ibukota Jakarta, pemerintah memastikan tidak akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau disebut PP Pengupahan, karena PP ini dianggap sudah baik untuk buruh maupun pengusaha.

“Kami meyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini jika masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetap respon yang didapat dari para pelaku dunia usaha dan para buruh di daerah sangat baik karena ada kepastian selama 5 (lima) tahun,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan, di ruang kerjanya Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (28/10) siang.

Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung menjelaskan, formula penghitungan upah yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi tahap V itu, yang mendasarkan perhitungan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dikalikan laju inflasi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi sudah tepat.

Jika masih ada demo buruh yang mempersoalkan PP tersebut, menurut Mas Pram, negara ini adalah negara demokrasi jadi tidak masalah jika dilakukan unjuk rasa.

“Kali ini pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP pengupahan ini. Pemerintah enggak berani disalahkan, pemerintah berani disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah berani,” tegas Pramono seraya menyebutkan, jika PP Penguhapan itu berlaku bagi semuanya.

Langsung Berlaku

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (23/10) lalu itu, langsung berlaku tahun depan (2016, red).

“Alhamdulillah PP Pengupahan sudah selesai, sudah ditandatangani Presiden dan telah diundangkan. Itu langsung berlaku. Penetapan UMP 2016 oleh Gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut,” kata Menaker seusai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (26/10) lalu.

Dengan keluarnya PP Pengupahan tersebut, kata Hanif, penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2016 oleh Gubernur sudah harus menggunakan formula yang diamanatkan dalam beleid baru itu.

Sebagaimana diketahui, formula pengupahan dalam PP baru ini menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan secara serentak UMP tahun berikutnya setiap tanggal 1 November.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, pada Senin (26/10/2015), mengatakan pihaknya bersama konfederasi buruh lain yang tergabung dalam Komite Aksi Upah, akan menggelar aksi protes tanpa henti hingga Peraturan Pemerintah (PP) soal Pengupahan dicabut dan formula pengupahan yang baru dibatalkan. Kata dia, para buruh di dalam organisasinya akan melakukan aksi hingga Desember tahun ini. Namun menurutnya, jika PP pengupahan tetap dijalankan, maka perlawanan Komite Aksi Upah akan terus berlanjut sampai batas waktu yg tidak ditentutan.

Said Iqbal menjelaskan alasan mereka menolak PP Pengupahan adalah karena dengan aturan yang baru, nantinya serikat buruh tak akan lagi dilibatkan dalam perundingan besaran kenaikan upah. Selain itu, dia menilai besaran upah yang diterima buruh selama ini lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Philipina, Malaysia dan Thailand.

(RIS/FID/DNS/ES)