Beranda OPINI

Pemerintah Jokowi – JK Harus Serius Perbaiki Kualitas dan Kesejahteraan Guru

233

SUARA TANGSEL —  Persatuan Guru Hindia Belanda (PGBH) di zaman kolonialisme Belanda di tahun 1912 merupakan bagian dari sejarah organisasi guru di tanah anah air, kemudian masa kemerdekaan lahirlah organisasi para pahlawan tanpa tanda jasa ini, yang dikenal dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, pada 25 November 1945.

Kelahiran organisasi inilah yang kemudian dijadikan sebagai momentum bersejarah bagi penggiat pendidikan, dan menjadikan tanggal 25 November sebagai hari guru nasional.

Kemudian di era reformasi saat ini, perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru jauh lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya, dan ini dimulai di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setidaknya keseriusan itu terlihat dari dipenuhinya tuntutan UU yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan anggaran sebesar 20% dari APBN/APBD untuk kepentingan pendidikan include didalamnya anggaran untuk kesejah teraan guru.

Meski banyak kekurangannya, setidaknya di era ini guru mulai diperhatikan secara serius. pada tahun 2015 ini, APBN-P yang disepakati oleh DPR untuk pendidikan mencapai 20,59% atau sekitar Rp. 408,5 Triliun. Kita berharap anggaran ini dipergunakan untuk meningkatkan Pendidikan Rakyat Indonesia.

“Kita tidak bisa menafikan bahwa pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk merubah nasib, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai sebuah bangsa, jadi kalau misalnya pemerintah ingin merubah nasib bangsanya ke arah yang lebih baik, maka mulailah pembenahan dibidang pendidikan,” ujar Sadam Husen Falahuddin sebagai ketua KAMMI Kota Tangsel.

Dalam UUD 1945 sudah jelas bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, namun terkadang pendidikan yang ada di Indonesia tidak merata, baik secara kualitas maupun infrastruktur pendidikan.

Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan proses dan jenjang karir guru yang jelas, terkadang berbeda antara guru yang berstatus PNS dengan Honorer, kecendrungan memfasilitasi guru PNS lebih diutamakan ketimbang honorer, jangan sampai adanya kasta dalam status guru ini menjadi penghambat mereka untuk mengajar. Selain itu, pemerintah juga jangan sampai tutup mata soal problem kualitas guru.

“terkadang banyak pula pengajar atau guru yang baru lulus SMA kemudian mendidik murid SD atau bahkan di SMP, seharusnya Pemerintah memberikan terobosan baru, dimulai dari distribusi guru, kualitas guru, jenjang karir dan tingkat kesejahteraan guru” tegasnya.

Banyak guru-guru yang di pedesaan menyambi pekerjaan sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di keluarganya. Hal ini cukup memperihatinkan, sudah kualitas guru yang rendah, distribusi tidak merata, adanya kasta antara guru PNS dengan Honorer bahkan tingkat kesejahteraannyapun masih dipertanyakan.

Dalam waktu dekat ini, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana angakatan muda yang produktif akan lebih banyak, akan tetapi jangan sampai bonus demografi ini menjadi bumerang bagi bangsa kita, sehingga akan berakibat fatal terhadap keberlangsungan hidup di masyarakat. oleh karena itu, pemerintah harus serius dalam menangani persoalan di hulu, tertutama pada tataran SDM Pengajar (Guru) baik secara kualitas, distribusi, jenjang karir dan kesejahteraannya. (*)