Beranda TOPIK UTAMA NASIONAL

OPH: Seharusnya Presiden Tak Setujui Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD Seluruh Indonesia

234
OPH Sesalkan Kenaikkan Gaji Anggota DPRD

Tangerang Selatan, SUARA TANGSEL – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui kenaikan penghasilan bagi anggota DPRD disesalkan Organisasi Penimbang Hukum (OPH).

Menurut Juru Bicara OPH, Sutan F Nasution seharusnya Presiden Jokowi tidak melakukan persetujuan Rancangan PP yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjungan DPRD di seluruh indonesia, sebab melihat kondisi perekonomian saat ini belum stabil.

Lanjut Nasution, Presiden Jokowi kan selalu menyampaikan kepada publik bahwa tindakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini adalah rangka penghematan, tetapi mengapa tiba-tiba presiden ingin menyetujui rancangan tersebut pada akhir tahun nanti.

“Saya mengamati, seolah-olah pemangkasan anggaran itu tidak sepenuh hati untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang menjadi keresahan masyakarat, apakah dengan menaikkan gaji anggota DPRD lantas dapat mengurangi kejahatan korupsi di lembaga wakil rakyat itu ?” Tanya Nasution.

Ia pun mengatakan, “Saya melihat, kenaikan gaji DPRD itu harus sesuai dengan kinerja atau prestasi yang baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia,”katanya. Sabtu (3/9/2016).

Senada, pegiat anti korupsi, Anri Saputra Situmeang yang sekaligus Direktur Eksekutif OPH mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya menimbang secara teliti dalam menaikan gaji dan tunjangan DPRD bukan semata-mata memertimbangkan alasan mensejahterakan anggota dan pimpinan DPRD yang gajinya tidak pernah meningkat selama hampir 13 Tahun.

Sepatutnya, menurut Anri, Presiden Jokowi seharusnya lebih memerioritaskan kepentingan masyarakat terkait dengan kenaikan anggran, terutama kepada perbaikan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. “Bukan sebaliknya, kenaikan anggaran untuk menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD minim  prestasi dan belum maksimal dirasakan manffatnya oleh masyarakat.” Pungkasnya.

(Ibnu)