Beranda TOPIK UTAMA INTERNASIONAL

OKI Kecam Israel atas Penghancuran Properti Warga Palestina di Tepi Barat

965

Jeddah, SUARA TANGSEL – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Senin (09/11), mengecam Israel atas penghancuran tempat tinggal warga Palestina di seluruh wilayah  Tepi Barat, yang menyebabkan penggusuran atas puluhan keluarga, rumah dan tanah mereka, Anadolu Agency melaporkan.

“Tindakan tersebut termasuk dalam kerangka kebijakan pembersihan etnis, aneksasi, dan rencana permukiman kolonial yang dilaksanakan oleh pendudukan Israel di wilayah Palestina,” melalui sebuah pernyataan, OKI mengungkapkan.

Menggarisbawahi bahwa langkah Israel tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, lembaga Muslim ini meminta komunitas internasional untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Israel guna mengakhiri pelanggaran dan kejahatannya di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

“Apa yang terjadi tidak mendukung proses perdamaian yang komprehensif dan adil, yang diserukan oleh inisiatif Arab berdasarkan solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” tegasnya.

Insiden pemindahan paksa terbesar dalam lebih dari empat tahun terjadi pada 3 November di komunitas Palestina Humsa Al Bqai’a, yang terletak di Lembah Yordania.

Sekitar 73 orang, termasuk 41 anak-anak, mengungsi ketika pemerintah Israel menghancurkan rumah dan bangunan lain serta harta benda mereka, kata Yvonne Helle, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, pekan lalu dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan, badan-badan kemanusiaan mengkonfirmasi 76 bangunan yang dihancurkan di komunitas Palestina – jumlah tertinggi dalam satu penghancuran dalam dekade terakhir.

Pada tahun 2020, Tepi Barat yang diduduki harus menghadapi lebih banyak kehancuran daripada yang terlihat selama bertahun-tahun.

Sejauh ini, 689 bangunan telah dihancurkan tahun ini di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Ini lebih dari setahun penuh sejak 2016, yang menyebabkan perpindahan sekitar 869 warga Palestina, menurut PBB.

Otoritas Israel umumnya mengklaim kurangnya izin bangunan yang dikeluarkan Israel sebagai alasan tindakan ini. Sementara itu, bagi warga Palestina, mendapatkan izin tersebut adalah hal yang sulit bahkan mustahil.

(1st/SPNA)