Beranda TOPIK UTAMA NASIONAL

Mulai 1 April, Iuran PBJS Kesehatan Resmi Naik

56
0
bpjs kesehatan

Jakarta, SUARA TANGSEL – Besaran iuran untuk peserta mandiri atau membayar sendiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi dinyatakan naik.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada tanggal 1 Maret 2016 itu. Besaran kenaikkan iuran jaminan kesehatan tersebut antara lain adalah: a. Sebesar Rp 30.000 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Sebesar Rp 51.000 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas  II; dan c. Sebesar Rp 80.000 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

“Ketentuan besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016,” bunyi Pasal  16F ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres tersebut, Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

“Dalam hal terdapat keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 sebagaimana dimaksud, penjaminan Peserta diberhentikan sementara,” bunyi Pasal 17A.1 Perpres tersebut.

Pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud berakhir dan kepesertaan aktif kembali apabila Peserta: a. Membayar Iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 bulan; dan b. Membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Menanggapai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada 1 April mendatang, Ketua Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kenaikan iuran (BPJS) Kesehatan ini merupakan sebuah kebijakan yang kontra produktif.

Menurut Tulus Abadi, sampai detik ini BPJS belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas. Sehingga, hampir di semua lini pelayanan BPJS Kesehatan masih sangat mengecewakan.

“Masih banyak pasien yang ditolak opname di rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Banyak kekecewaan seperti obat tertentu yang tidak ditanggung, dan antrian panjang, hingga pasien menjemput ajal karena belum ada tindakan medis,” ujar Tulus di Jakarta, Senin (14/3).

Selain itu, kenaikan tarif BPJS juga merupakan pelanggaran prinsip kegotongroyongan yang menjadi “jiwa” asuransi sosial dalam BPJS.

“Jika tarif BPJS terus dinaikkan, apa bedanya BPJS dengan asuransi komersial? Kenaikan iuran BPJS bisa dikategorikan melanggar Nawa Cita,” terangnya.

Tulus memandang, kalaupun pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS, seharusnya yang dinaikkan adalah peserta PBI, yang menjadi tanggungan negara.

Pemerintah harus menambah besaran iuran PBI, sebagai tanggungjawab konstitusional negara, bahwa kesehatan adalah hak asasi warga negara.

Manajemen BPJS dan juga pemerintah, kata Tulus, jangan beranggapan setelah ada BPJS tidak serta merta masyarakat tidak mengeluarkan belanja kesehatan, selain BPJS.

“Justru yang terjadi sebaliknya, masyarakat lebih banyak mengeluarkan budget kesehatan (fee for service), sebagai akibat masih buruknya pelayanan BPJS,” tutur dia.

Berapa pun iuran yang diberikan BPJS, maka finansial BPJS akan tetap defisit, bahkan jebol jika belum ada perbaikan fundamental dari sisi hulu.

Sementara itu, Kinkin Mulyati yang merupakan salah seorang peserta mandiri BPJS mempertanyakan alasan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang menurutnya tidak transparan itu.

“Kenaikkan iuran BPJS Kesehatan terutama bagi perserta mandiri atau bayar sendiri yang mulai diberlakukan pada 1 April 2016 besok, tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, soal kenapa iuran BPJS Kesehatan tersebut harus dinaikkan,” tutur Kinkin.

Karenanya, ia menilai kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang mengacu pada Perpres Nomor 19 Tahun 2016 itu tidak transparan, “Pemerintah dalam hal ini tidak terbuka memberikan asalan yang tepat kenapa iuran BPJS Kesehatan harus dinaikkan.” Pungkasnya.

(Eed/Ris)