Beranda TOP TANGSEL

Marak Dugaan Pungli di Tangsel, Suara Dewan Pendidikan Kota, Nyaris Tak Terdengar

150
Sonny Majid

Pamulang, SUARA TANGSEL – Dewan Pendidikan Kota (DPK) Tangerang Selatan (Tangsel) perannya dipertanyakan, terlebih dalam fungsi pengawasan. Maraknya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya pada jenjang pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK  di kota Tangsel, suara DPK nyaris tak terdengan.

Lemba yang diberikewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Noomor 17 Tahun 2010 ini selolah mati suri.

Sonny Majid, Penggiat Muda Nahdlatul Ulama mengatakan, dugaan pungli yang dilakukan secara terang-terangan terjadi pada saat PPDB tahun ajaran 2016 beberapa waktu lalu.

“Pihak panitia sekolah sudah berani secara terang-terangan, PPDB kemarin itu cukup memprihatinkan, ini ulah oknum, tapi tuduhannya bisa merembet kemana-mana,” katanya, Selasa (16/8).

Semestinya, lanjut dia, dugaan pungli tersebut nilainya beragam. Berbeda nominalnya antara sekolah favorit dengan yang bukan favorit. Untuk sekolah favorit angkanya bisa tembus puluhan juta. DPK seharusnya, mengawasi itu (dugaan pungli, Red), sebagaimana tugasnya yakni mengevaluasi, memberi masukan, ikut mengembangkan konsep pendidikan dan mengawasi dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ataupun DPRD Kota Tangsel.

“Ini DPK gak pernah sedikitpun mempublikasi temuan-temuan lapangannya. Harusnya DPK menjadi penyeimbang, namanya kan jelas Dewan Pendidikan Kota. Sampai sekarang juga belum ada tuh rencana strategis DPK yang dibeberkan kepada media, minimal tentang pengembangan pendidikan deh,” tegasnya.

Akibat maraknya dugaan pungli tersebut, sistem kuota siswa miskin di sekolah, pada akhirnya terganggu. Padahal, ditambahkan Sonny yang juga pembelajar di Tangsel Institute, secara tegas Dinas Pendidikan mengatur bahwa siswa lokal dengan ukuran jarak dari sekolah, harus difasilitasi bersekolah di sekolah tersebut.

“Ini yang dikenal jalur lokal,” tegasnya.

Justru sebaliknya, kejadian dugaan pungli itu malah dipolitisir oleh sekelompok oknum untuk menjatuhkan Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Mathodah. Alasannya, karena dugaan pungli PSB belum lama ini dilakukan secara masif.

Dalam sistem pemerintahan, tidak akan maksimal pengawasan dilakukan oleh satu institusi seperti dinas pendidikan, makanya ada tambahan instrumen institusi lain, ya seperti DPK ini untuk membantu mengawasi, lanjut dia.

Selain masalah PPDB, DPK juga tidak pernah menyoroti aliran bantuan subsidi silang kepada siswa miskin, dan pengadaan paket buku kurikulum. Belum lagi dugaan pungutan yang dilakukan internal sekolah. Hal ini akan merusak konsep pendidikan di Tangsel yang sebenarnya sudah baik. Memang ironis, ketika DPK justru memeroleh fasilitas oleh negara mulai dari kendaraan operasional, honor, kantor dan lainnya. Tapi berbanding terbalik dengan kinerjanya.

Kabarnya, Dinas Pendidikan kini tengah mengusulkan anggaran pemilihan anggota DPK Tangsel yang baru. Pengajuan anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk panitia seleksi (pansel) bekerja.