Beranda PILKADA 2017

KPU Kota Tangsel Berharap Agar Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Dapat Segera Diundangkan

163
Sekretariat Penata Tk I, III/d KPU Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman, S.IP, MM

Serpong, SUARA TANGSEL – KPU Kota Tangerang Selatan sampai saat ini masih menunggu di Undangkannya Perubahan Undang -Undang No. 1 Tahun 2015 yang merupakan penetapan atas  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 tahun 2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota .

“Revisi  UU No. 1 tahun 2014 ini dinilai cukup lancar dan berjalan cepat, namun untuk di Undangkannya terlalu lama,” kata Wahyunoto Lukman,  Sekretaris Penata Tk I, III/d  KPU Kota Tangsel.

Bagi Daerah/Provinsi, Kabupaten  dan Kota yang akan menyelengggarakan pemilihan Gubernur, Bupati dan atau Walikota pada bulan Desember tahun 2015 ini, dirasa sangat mengganggu, karena harus menunggu. Sementara KPU di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilu itu minimal 6 – 8 bulan lamanya.

Untuk itu, kami berharap agar penetapan UU No. 1 tahun 2015, yang merupakan penetapan atas Perppu No. 1 tahun 2014 ini tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota, agar secepatnya dapat di Undangkan.  Mengingat sejak disahkan oleh DPR RI pada tanggal, 17 Februari 2015, sampai saat ini sudah tiga pekan lebih belum ada perkembangannya.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Penata Tk I, III/d  KPU Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman, S.IP, MM  yang menjelaskan kepada suaratangsel.com, “Baik Pemerintah  Pusat/ Provinsi maupun KPU Kabupaten dan atau Kota saat ini pasti sedang berharap-harap cemas, karena peraturan-peraturan teknisnya, terkait dengan Pilkada belum dapat disiapkan menunggu payung hukum  yang jelas.  Tentunya, ini akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada yang sudah pasti  juga akan berlarut larut, karena tahapan Pilkada yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Mei  2015 mendatang akan bergeser waktunya.”

“Contohnya terkait penyusunan perencanaan  dan penetapan anggaran, akan sangat tergantung oleh terbitnya pedoman teknis atau berupa petunjuk pelaksanaan.” Tambah Wahyu.

Ia juga menjelaskan, “bahwa sesuai ketentuan pasal 166 perubahan UU No.1 tahun 2015 tersebut, untuk ketentuan pendanaan oleh APBD diatur dengan peraturan Menteri, dan juga dengan sangat tegas dikatakan bahwa untuk Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota  yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Wahyu mengutip  ketentuan UU No.1 tahun 2015 Pasal 200.[] Hendra Jaya RJ4 / Hanafi

Editor / Redaksi : AF. Hanafi