Beranda SUARA BANTEN

Ketua DPD GMPK Banten Minta Kejati Ikut Berperan Soroti Pekerjaan Fisik Provinsi Banten

687

Tangerang Selatan, SUARA TANGSEL – Pekerjaan fisik pembangunan jalan, drainase di jalan Arya Putra hingga tugu Pamulang di Kota Tangerang Selatan yang sempat viral menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Banten.

Pekerjaan jalan dan saluran air (drainase) yang di lakukan di beberapa wilayah Kota Tangsel tersebut diduga tidak maksimal, dan cenderung berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

GMPK menyebutkan, kurang maksimal dan tidak ada transparansi pekerjaan tersebut terlihat dari beberapa perencanaan yang di lakukan oleh pemerintah Provinsi Banten.

Di katakannya, Jalan Arya putra belum satu (1) tahun sudah mulai banyak yang amblas, dan rusak akibat tergenang air. Dan hal tersebut sangat mempengaruhi mutu kualitas pekerjaan sehingga kualitasnya di anggap rendah.

“Di Jalan Aria Putra, tepatnya di Serua depan sekolah Dwi putra itu hujan sedikit aja banjir. Iya, artinya tidak adanya kepedulian pemerintah Provinsi Banten yang melakukan perbaikan drainase disini. Lama kelamaan pasti akan berimbas kepada kerusakan di jalan aspal akibat air yang menggenang,” ujar H. Arifin Murad, Ketua DPD GMPK Banten (24/6/2021)

Ia membeberkan, bukti konkrit menurut data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa masih adanya pekerjaan yang di kerjakan secara tidak transparan.

“Iya, kami memiliki data dari BPK pekerjaan tahun 2019 ini di katakan tidak transparan. Kami anggap jika selama perencanaan, design dan kontraknya sesuai dengan pelaksanaannya, tidak mungkin di jalan Arya Putra Serua Indah ini banjir. Sederhananya, jika masih terjadi banjir, dugaan saya pasti ada apa-apanya. Yang perlu di perhatikan itu harus di cek lagi apakah volume yang terpasang sesuai dengan desain rencana ataukah dikurangi, kemudian apakah nilai kontrak sesuai dengan RAB yang dibangun. Kalau desainnya sesuai tidak mungkin masih banjir,” tegas Arifin

Ia menduga, adanya indikasi pengurangan spek bahan material yang di lakukan oleh kontraktor menjadi salah satu penyebab pekerjaan tersebut tidak maksimal.

“Saya pernah jadi kontraktor selama 14 tahun. Misalnya, adanya pengembalian dari hasil kontrak kepada kontraktor sebesar 100 persen namun di terima oleh si kontraktor hanya 60 persen, hal tersebut juga sangat mempengaruhi pekerjaan,” tambahnya

Di katakannya, lemahnya pengawasan di tiap pekerjaan fisik yang di lakukan dalam ranahnya pemerintah provinsi Banten mengakibatkan adanya indikasi pengurangan spek bahan material.

“Lemahnya pengawasan oleh Inspektorat, para wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Banten dan juga pemerintah provinsi Banten. Karena, keberhasilan pembangunan di wilayah provinsi Banten harus sesuai dengan melibatkan pengawasan tehnis mereka semua,” paparnya

Organisasi asuhan mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni purn. Irjen Bibit Samad Rianto tersebut menyarankan agar anggota legislatif dan inspektorat jangan hanya duduk dan berada di belakang meja kantor.

“Kami harap, para wakil rakyat yang mendapatkan mandat dari rakyat, jangan hanya duduk di belakang meja. Tentunya, jika perencanaannya matang tidak akan ada lagi jalan yang rusak dan drainase tersumbat,” ungkapnya

Lebih lanjut ia berpendapat, pekerjaan fisik jangan di ibaratkan seperti halnya sekedar mengecat bumi sehingga asal hitam saja. Namun lebih kepada pendalaman dan pengawasan spek bahan material yang di pakai.

“Saya melihat, pekerjaan fisik hotmix yang di lakukan oleh kontraktor jangan hanya sebatas seperti orang mengecat bumi saja, asal warnanya hitam saja. Tetapi, tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Umpamanya, ketebalan jalan yang seharusnya 5 centi ya harus 5 centilah. Jangan di kurangi dong, saya peringatkan jangan curang,” imbuhnya

Arifin berharap, kejaksaan Tinggi Banten untuk ikut berperan dalam membantu pengawasan serta audit anggaran bersama Inspektorat, Gubernur Banten beserta wakilnya turun langsung memonitoring terhadap pelaksanaan proyek fisik di lapangan.

MDN/Adt