Home / PELAYANAN / BP2T TANGSEL / Kemudahan Pemberian Izin dan Upaya Menggaet Investor di Kota Tangerang Selatan

Kemudahan Pemberian Izin dan Upaya Menggaet Investor di Kota Tangerang Selatan

BP2T Kota Tangsel

SUARA TANGSEL — Meningkatnya investasi suatu daerah tidak hanya disebabkan karena adanya potensi alam maupun potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Namun, meningkatnya investasi di daerah itu dapat juga dicapai dengan bagaimana cara pemerintah daerah tersebut dapat menjual potensi yang dimilikinya disertai dengan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung investasi.  Satu diantaranya adalah kepastian, ketepatan, dan kecepatan dalam perizinan.

Untuk itu, pemerintah kota Tangerang Selatan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(BP2T) di bawah kepemimpinan Drs. H. Dadang Sofyan, MM melakukan berbagai inovasi pelayanan perizinan yang bertujuan untuk menggaet investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Berlandaskan Surat Menteri Dalam Negeri  061/2671/Tahun 2009 perihal Penyelenggaraan Perizinan di Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan lembaga ini dibentuk. Selanjutnya untuk mengatur tugas dan fungsi BP2T, Walikota menetapkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BP2T.

Sebagian perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota telah diserahkan penyelenggaraannya ke BP2T. Dan berdasarkan SK Walikota Nomor 503/Kep.12-Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala BP2T, terdapat dua puluh jenis perizinan yang diselenggarakan oleh BP2T.

Sejak dibentuk hingga kini, BP2T kota Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,  yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan dan kecepatan,disiplin  sertapenguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, untuk merespon Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Satu Pintu di Bidang Pelayanan Modal dan Permendagri No.24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tepat pada Kamis, 30 Januari 2014, BP2T Kota Tangerang Selatan mengadakan soft launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany dan perwakilan Dinas atau Instansi yang berhubungan dengan PTSP dan PTSA.

Diketahui bahwa sebelum adanya PTSP dan PTSA, pemohon yang membutuhkan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan perizinan seperti halnya IMB membutuhkan waktu yang relatif lama dikarenakan antara Dinas yang satu dengan Dinas yang lain berjauhan. Dengan adanya PTSP dan PTSA maka Dinas-dinas yang terkait dengan perizinan dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut PTSA.

PTSP diterapkan untuk melakukan proses izin yang dikelola oleh BP2T dan model PTSA diterapkan untuk mengelola persyaratan rekomendasi dari masing-masing dinas teknis penerbit rekomendasi.

Dua model sistem perizinanini (PTSP dan PTSA) pada prinsipnya adalah memberikan pelayanan dalam satu tempat bagi masyarakat. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mempermudah, mempercepat dan memberikan kepastian waktu serta biaya, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa, semua langkah dan inovasi yang dilakukan oleh BP2T Kota Tangerang Selatan tak bisa dipisahkan dari peran serta Walikota Tangerang Selatan, Hj.Airin Rachmi Diany, dengan mengeluarkan prioritas kebijakan di bidang perizinan, yaitu dengan menetapkantahun 2013 sebagai tahun kualitas layanan dan tahun penertiban.

Untuk mengimplementasikan kebijakan Walikota tersebut, makaBP2T Kota Tangerang Selatan melakukan serangkaian pertemuan guna membahas PTSP dan PSTA.Dalam pertemuan tersebut, Walikota Hj. Airin Rachmi Diany menginstruksikan beberapa hal terkait pelaksanaan PTSP dan PSTA.

Instruksi Walikota Tangerang Selatan  sebagaimana dimaksud antara lain adalah, a)    Seluruh perizinan harus masuk ke PTSP. b)   PTSP terbagi dua, yaitu Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan Ekonomi Pembangunan. c) Cari model/sistem pengembangan PTSP yang sangat tepat bagi Kota Tangerang Selatan. d)   Masing-masing SKPD harus rela menyerahkan perizinan ke PTSP. e)   Semangat PTSP adalah semangat memberikan pelayanan perizinan dalam satu tempat bagi masyarakat.

Kelanjutan dari intruksi itu adalah disepakti bahwa konsep atau model perizinan yang diterapkan pemerintah kota melalui BP2T kota Tangsel adalah konsep PTSP dan PTSA.

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? Program ini muncul dikarenakan adanya dorongon untuk menciptakan pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan transparan, serta meminimalkan praktik bad governance yang terjadi antara aparatur pemberi layanan dan pelanggan/pemohon izin.

Apa tujuan program/kebijakan tersebut? Tujuan program ini adalah untuk menciptakan sistem pelayanan perizinan yang capat, mudah, dan murah secara terpadu (satu atap). Selain itu juga merangsang pertumbuhan usaha, menarik investor baik lokal, regional maupun dari luar negeri, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Karena itu, sesuai motto organisasi“Kepastian izin dengan tidak mempermudah dan tidak mempersulit” merupakan tujuan dari berbagai bentuk pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Tangerang Selatan yang dilakukan selama ini dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.Izin, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, kalau bisa cepat kenapa diperlambat. [] Bidang Data Informasi dan Regulasi BP2T Tangsel

 

Editor/Redaktur : Ridwan Saleh

Check Also

stikerisasi-bp2t-kota-tangsel

BP2T Kota Tangsel Terus Gencarkan Stikerisasi Reklame Tanpa Izin

Serpong, SUARA TANGSEL – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan ...

suaratangsel.com