Beranda OPINI

Kemana Perginya Sumber Daya Alam di Indonesia

2296

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu tugas besar negara ini, tentunya harus dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bangsa indonesia haruslah memikirkan generasi mendatang untuk mendapatkan kehidupan yang layak bahkan lebih baik, guna agar tetap terjaganya eksistensi hangsa ini, dengan demikian tujuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) haruslah mensejahterakan rakyat Indonesia.

Mengingat kembali kasus sekandal freeport tentu menjadi PR bagi bangsa indonesia dewasa ini. Sebagai mitra jangka panjang Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan komunitas lokal, Freeport Indonesia telah berinvestasi sebesar US$7,7 miliar dalam infrastruktur selama 45 tahun di Indonesia.

Hal ini seakan kurang diperhatikannya secara menyeluruh oleh karna itu kita sebagai bangsa yang besar harus bertanggung jawab atas SDA ini.

Jika dilihat dari kondisi pertambangan emas dan tembaga di Papua disinyalir bahwa kegiatan tersebut telah menguntungkan pihak asing (PT Freeport), sementara rakyat masih berada dalam kondisi terbelakang, dan bahkan pemerintah Indonesia pun hanya sedikit mendapatkan feedback dari pengusahaan tambang ini.

Sungguh ironis, kemerdekaan yang telah dikumandangkan pada tahun 1945 tidak serta merta membuat seluruh rakyat Indonesia menjadi sejahtera, Pancasila dan UUD 1945 terkadang menjadi simbol formalitas negara yang implementasinya sangat sulit terealisasi dan bahkan beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah pun seringkali bertolak belakang dengan falsafah dan UUD Negara yang kita cintai ini.

Begitulah kondisi di Tanah Papua, yang menjadi sumber dari kekayaan alam Indonesia khususnya tambang emas dan tembaga sudah hampir sekitar 45 tahun sumber daya dieksploitasi bagi kepentingan asing dan beberapa elit masyarakat maupun pejabat negeri ini.

Padahal masyarakat papua merupakan bagian dari entitas bangsa, yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya di berbagai penjuru tanah air untuk mendapatkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagai bukti dari pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

INGAT Kebijakan dalam pembangunan haruslah bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD Negara ini.

Permerintah harus mampu mensejahterakan ruh warga negara,  dengan tidak berpihak kepada segelintir masyarakat, apalagi dengan mengorbankan masyarakat lainnya,  terlebih-lebih tendensius pada kepentingan asing.

Hal ini merupakan kebijakan yang menciderai hati nurani rakyat.

Begitu juga dengan berbagai program di seluruh kementerian maupun pemerintah daerah, cenderung tendensius pada kepentingan pribadi dibanding untuk kesejahteraan rakyat, juga terkadang terjadi pemborosan anggaran, program-program yang direncanakan pun banyak yang di setting agar oknum pemerintah maupun legislatif mendapatkan bagian,  sehingga anggaran pun membengkak dan negara harus meminjam dana untuk menggolkan APBN.

Penulis.

Muhammad Faqih* Presiden Koalisi Mahasiswa Uin (KMU)

*Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat, Cabang Ciputat.

Nama : Muhammad Faqih. Jl. Semanggi II Asrama HMB. Ciputat Tangsel. Mahasiswa Tafsir Hadist UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. No Telpn. 089696826815.