Beranda OPINI

Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Tujuan Impor Ekspor untuk IKM Dalam Penanganan Dampak Covid-19

457

Kelesuan ekonomi global sudah sangat jelas terlihat sejak beberapa bulan terakhir sebagai akibat merebaknya Corona Virus Disease 2019/Covid-19. Hal ini membuat para pengusaha berpikir ulang untuk tetap menjalankan produksinya terutama pengusaha Industri Kecil dan Menengah yang menggantungkan pasokan bahan baku dari luar daerah pabean atau impor. Bahan baku menjadi hal yang sangat vital bagi pengusaha di bidang pengolahan perakitan, dan atau pemasangan.

Bahwa Penghambatan pertumbuhan ekonomi global menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku di Dalam Negeri. Adalah bencana Corona Virus Disease 2019/Covid-19 sebagai penyebabnya. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak tersebut untuk melindungi ketersediaan pasokan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan Kegiatan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE). Pada tanggal 13 April 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.04/2020 tentang insentif tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan dampak bencana penyakit virus corona  (Corona Virus Disease 2019/Covid-19).

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundangan. Didalam Pasal 1 ayat 4 PMK Nomor 31/PMK.04/2020 menyebut Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Insustri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut KITE IKM, diberikan fasilitas kemudahan berupa Pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjuakanlan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan Produksi IKM.

Bagaimanakah pelaksanaanya?

Didalam teknis pelaksanaanya barang yang berasal dari tempat lain didalam daerah Pabean yang diimpor oleh Perusahaan KITE IKM untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan atau perusahaan KITE IKM, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Namun perusahaan KITE IKM yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) adalah yang 100% (seratus persen) produksinya untuk diekspor.

Impor barang yang dilakukan oleh Perusahaan KITE IKM wajib menerbitkan faktur pajak dengan keterangan PPN Tidak Dipungut dan juga tidak diperkenankan menggunakan faktur pajak gabungan. Perusahaan KITE IKM tersebut wajib mengekspor hasil produksinya paling lama 12 (dua belas) bulan, apabila terdapat penundaan ekspor dari pembeli, terdapat pembatalan ekspor, terdapat kondisi kahar (force majeur), seperti peperangan, bencana alam dan kebakaran. Namun apabila Perusahaan KITE IKM tidak menyelesaikan pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan untuk dikespor, maka Perusahaan tersebut wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang semula tidak dipungut pada saat kegiatan impor. Adalah Pasal 5 dari PMK tersebut yang mnerangkan hal ini.

Kelancaran pasokan yang ditunjang kemudahan dalam kegiatan impor dan produksi Perusahaan KITE IKM menjadi tujuan Nasional. Dengan tetap tumbuh dan berkembangnya Perusahaan KITE IKM, diharapkan produksi dan kegiatan ekspor tetap berjalan walaupun sedang merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019/Covid-19.

Penulis: Hary Herlambang

Konsultan Pajak dan Akuntansi

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan