Beranda PILKADA 2017

Kamis Besok, MK akan Sidangkan PHP Gubernur Banten 2017

42
Gedung MK RI

Jakarta, SUARA TANGSEL – Mahkamah Konstitusi RI mulai besok, Kamis (16/3) akan menyidangkan kasus perselisihan hasil pilkada (PHP) Gubernur Banten 2017.

Sidang besok, merupakan sidang pendahuluan terhadap perkara nomor 45/PHP.GUB-XV/2017, dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017, yang dimonkan oleh: H Rano Karno, S.P dan H. Embay Mulya Syarief.

“Agenda utama persidangannya adalah pemeriksaan pendahuluan,” info yang terpampang di Situs Resmi Mahkamah Konsititusi RI, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Sidang tersebut merupakan satu dari 25 sidang kasus PHP yang akan akan digelar besok pada pukul 16.00 WIB, di Jakarta.

Seperti diketahui Rano-Embay kalah dalam Pilgub Banten dengan pesaingnya yakni  Wahidin Halim – Andika Hazrumy. Selisih perolehan suaranya bahkan mencapai 1,9 persen.

Lankah Rano – Embay yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dinilai Kuasa Hukum WH – Andika, Ramdan Alamsyah sebagai upaya menunda-nunda kemenangan Wahidin – Andika yang dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2017.

“Kami melihat gerakan mereka (kubu Rano-Embay) hanya untuk menunda Wahidin – Andika yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten. Karena mereka masih tidak rela kehilangan jabatan sebagai Gubernur Banten,” ujar Ramdan sebagaimana dikutip WartaKota, Senin (6/3).

Lanjut Ramdan, harusnya Rano-Embay melihat dan memelajari detail mengenai Undang – undang Pilkada Mahkamah Kosntitusi. Sesuai dengan amanat UU hanya menyidangkan perselisihan suara bukan aduan kecurangan.

“Kami menanggapi kubu Rano-Embay yang menurut mereka sebenarnya tidak menyoal selisih suara dari rivalnya. Tapi lebih pada masalah temuan kecurangan. Harusnya tim Rano membaca UU Pemilukada dengan seksama sebagaimana tertuang dalam Pasal 157 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2015,” ucapnya.

Pasal 157 tersebut berbunyi perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Ramdan kemudian menegaskan bahwa tidak ada kecurangan dalam penyelenggaraan Pilgub Banten seperti yang mereka tuduhkan Rano – Embay. (Ibnu)