Beranda SUARA BANTEN KOTA TANGERANG

HMI Cabang Tangerang Raya Tolak Perwal Kota Tangerang No. 2 Tahun 2017

97
HMI Tolak Perwal Kota Tangerang

Kota Tangerang, SUARA TANGSEL – Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyampain Pedapat di Muka Umum, mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, yaitu buruh dan mahasiswa.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tangerang Raya misalnya, melalui press release yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya, Abdul Muhnyi secara tegas menyampaikan penolakan organisasi mahasiswa yang dipimpinnya itu. Menurutnya,  Perwal tersebut telah memasung kebebasan berpendapat setiap warga masyarakat yang dijamin oleh konstitusi negara, yaitu pasal 28E ayat 3 UUD 45 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Perwal yang telah diundangkan itu harusnya tidak bertentangan dengan konstitusi negara, dan UU di atasnya, tapi saya lihat ini kebalikannya,” ujar Muhyi, Selasa (11/4)

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) ini pun menyebutkan, bahwa Perwal tersebut merupakan ambisi Wali Kota Tangerang yang ingin merampas hak kebebasan pendapat dan berekspresi di muka umum. Ia juga menilai Wali Kota Tangerang takut akan dikritik oleh masyarakatnya sendiri.

“Maka dari itu, kami menolak Perwal Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disahkan tersebut diberlakukan. Kami juga meminta DPRD Kota Tangerang untuk mendesak Wali Kota untuk melakukan pencabutan Perwal itu dan kami akan mengawal itu,” tegasnya.

Sementara itu, terkait insiden penamparan Kasat Intel Polrestro Tangerang, AKBP Danu Wiyata Subroto terhadap buruh perempuan dari PT Panarub Dwikarya yakni Emelia Yanti, HMI sangat menyayangkan atas perlakukan tersebut.

Muhyi mengungkapkan, bahwa aksi itu adalah hak masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum terhadap pemerintah Kota Tangerang.

“Hanya karena Perwal Nomor 2 tahun 2017 yang melarang aksi demonstrasi pada Sabtu dan Minggu itu. Dia (AKBP Danu) sampai kontak fisik dengan demonstran. Seharusnya, kalau pun emang melarang, larang lah dengan bijak, karena dia adalah aparat hukum.” pungkas Muhyi. (TR)