Beranda OPINI

Fasilitas Pembebasan Pajak Impor Barang Tertentu dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

288
Herlambang, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Saat ini Dunia sedang melawan sebaran pandemic Covid-19 yang kian hari kian meluas dan berdampak besar disegala sektor. Tak terkecuali Indonesia yang juga sedang berjuang melawan wabah tersebut agar tidak semakin meluas, mulai dari Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, regulasi dari pemerintah untuk beraktifitas dirumah, himbauan untuk membiasakan hidup bersih.

Hal itu diyakini dapat menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Berbagai pihak terkait khususnya Industri Farmasi dan Rumah Sakit terus mengusahakan ketersediaan vaksin, obat-obatan, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan untuk perawatan pasien yang merupakan senjata medis dalam rangka memerangi Covid-19 dapat terpenuhi untuk melindungi segenap Bangsa.

Selain itu kerja keras dan keahlian tim medis dalam menangani pasien terdampak wabah ini juga sangat dibutuhkan. Namun kerja keras ini perlu didukung perlengkapan bagi paramedis dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari terdampaknya virus tersebut dari pasien yang ditangani. Disebut sebagai alat pelindung diri karena dapat menjadi penghalang bagi Covid-19 menempel dan masuk ke tubuh manusia.

Dalam keterjadian ini Pemerintah memandang perlu mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas bagi Industri sebagai pemasok vaksin, obat-obatan, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, alat pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien demi kelancaran dan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Adalah Peraturan Menteri Keaungan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020 sebagai jembatan bagi Industri yang mengimpor barang-barang untuk penanganan Covid-19 yang terbit tanggal 6 April 2020.

Lalu bagaimana teknisnya?

Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang tertuang dalam PMK ini adalah fasilitas pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 Impor bagi industri yang memasok barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan dan percepatan penanganan Covid-19, ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 7. Pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 Impor tersebut untuk masa April sampai dengan September 2020, hal ini dituangkan dalam pasal 5 ayat 4.

Adakah kewajiban administratifnya?

Bagi Industri yang mengimpor barang-barang tersebut diatas diharuskan mengajukan permohonan tertulis ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak masing-masing tempat Industri terdaftar. Industri yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan pajak tersebut.

 Laporan realisasi tersebut disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020, untuk periode Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020. Paling lambat tanggal 20 Oktober 2020, untuk periode Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan masa Pajak September 2020.

Pemberian fasilitas tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan barang-barang terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Upaya menekan penyebaran dan pencegahan Covid-19 diperlukan kesadaran masyarakat dan juga dukungan dari pemerintah sebagai regulator dan pencipta kebijakan Nasional. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapakan dapat mensejajarkan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan kebutuhan lain yang bersifat humanis bagi selurah rakyat Indonesia. Sehatlah saudara-saudaraku, sehatlah Indonesiaku.

Herlambang (087774189188)

Konsultan Pajak dan Akuntansi

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang