Beranda HUKUM & PERISTIWA

Dugaan Pungli PTSL di Jurtim, GMPK Banten: Program Gratis Namun Hanya Isapan Jempol

816

Tangerang Selatan, SUARA TANGSEL – Beredarnya berita adanya dugaan pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistimatis Langsung (PTSL) di Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) beberapa waktu lalu sempat membuat geger publik. Pasalnya, dalam proses yang konon program gratis tersebut hanya menjadi isapan jempol.

Usai geruduk kantor kelurahan Jurtim, warga yang merasa di permainkan pihak tim satgas PTSL tingkat kelurahan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Propinsi Banten.

Tiba di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMPK Banten, belasan warga langsung di terima oleh H. Arifin Murad, Ketua GMPK Banten.

Setelah menceritakan kejadian secara mendetail, kemudian warga berharap kepada GMPK Banten untuk dapat membantu mengungkap kendala yang menghambat berkas surat tanah urung mereka terima hingga saat ini.

“Saya cukup prihatin dan sangat menyayangkan. Masyarakat ini merasa di permainkan oleh oknum aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dan juga oknum panitia atau satgas di BPN Tangsel. Dari informasi warga Rt 03, RW 03 Jurtim, mereka telah menyetorkan sejumlah uang untuk kepengurusan berkas surat,” ucap Arifin saat di mintai keterangannya di kantornya.

Dikatakannya, warga yang telah membayar anggaran kepengurusan surat tanah tersebut di kumpulkan melalui satu pintu, yakni ketua RT masing-masing.

“Intinya warga memberikan uang kepada pak RT dengan nominal yang cukup lumayan dengan pola pembayaran bertahap. Sesuai dengan keterangan pak RT kepada kami, menurutnya, pihak oknum di kelurahan terkesan tak menggubris saat di tanya janji menyelesaikan berkas warganya. Dan akhirnya, wargapun mengambil jalan untuk melaporkannya,” ujarnya (27/8/2021)

Ia menambahkan, moment pelayanan yang diduga pungli berjamaah tersebut mencuat ke publik lantaran adanya warga yang baru memasukan data namun sudah selesai. Sedangkan, warga yang sudah mengurusnya sejak tahun 2018 dan 2019 sampai saat ini belum juga terealisasi.

“Adanya kecemburuan sosial di bawah karena ada sebagian berkas baru masuk namun sudah di selesaikan. Berkali-kali pak RT ini sudah menanyakan kepada pihak kelurahan dan jawabannya itu sangat manis. Tenang, beres itu semua,” tutur Arifin seraya menirukan keterangan RT.

Selanjutnya, dari 34 berkas yang di ajukan melalui program PTSL, yang masuk dan di urus oleh ketua RT hanya tiga (3) berkas yang sudah selesai. Setelah di cecar oleh beberapa pertanyaan dari GMPK Banten, wargapun memberikan keterangan secara tertulis terkait keluhan tersebut.

GMPK Banten berjanji, akan melakukan investigasi secara mendalam tentang keterlibatan oknum BPN Tangsel berinisial H, DM, dan juga D yang di sebut menerima uang pelicin dari RT.

“Sebelumnya, hubungan komunikasi di antara oknum satgas PTSL kelurahan Jurtim, oknum petugas BPN Tangsel ini cukup baik. Namun, warga yang khawatir surat asli mereka hilang mereka mulai menagih ke pak RT. Kan itu berkas aslinya. Nah, karena sulitnya komunikasi kepada oknum-oknum tersebut, pak RT pun di tanya oleh warganya dan tak sanggup membendungnya lagi, alhasil dia mempersilahkan warganya untuk bertemu langsung dengan panitia,” bebernya.

Sementara itu, mendapatkan keterangan yang valid dan disertai bukti alur perputaran uang yang di miliki, GMPK Banten meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangsel untuk turun serta memberantas korupsi di Indonesia.

“Ada ratusan juta rupiah yang di setorkan kepada oknum panitia dan oknum BPN Tangsel. Perwarganya di mintai hingga ada yang mencapai lima (5) juta rupiah. Dan prosesnya itu sudah tiga (3) tahun tidak jadi-jadi. Saya harap Kejari Tangsel untuk segera menyidik kasus ini. Menurut saya, ini dapat di katakan pungli, sudah masuk ranah korupsi berjamaah, dan buktinya sudah ada pada kami,” tegasnya

Ia meminta, program nawacita yang di gadang-gadangkan oleh presiden republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, jangan ada yang merusaknya oleh birahi memperkaya diri sendiri.

“Kami meminta kepada Walikota Tangsel bersama jajarannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di alami warganya. Oknum ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, mereka hanya rakyat kecil, jangan mempermainkan mereka, apalagi masa pandemi seperti ini. Saya ikut prihatin,” tandasnya.

(Mdn/Adt/Fhm)