Home / TOP TANGSEL / DPRD TANGSEL / Ditanya soal rekomendasinya kepada Harvest, Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel, berkelit

Ditanya soal rekomendasinya kepada Harvest, Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel, berkelit

Ciputat, SUARA TANGSEL – Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Amar, yang juga adalah Wakil Ketua Fraksi-Hanura DPRD Kota Tangsel, mengaku tak ada anulir segel, terkait dilepasnya segel larangan membangun pemukiman dan kawasan perumahan di Ciputat.

“Ga, ada anulir segel, sekarang  Anda Tanya pengawasan di lapangan  yang dilakukan Dinas, kenapa bisa ada bangunan sebelum ada ijin, jangan dibolak balik kalau ngerti permasalahan”, demikian bunyai SMS Amar saat menjawab pertanyaan SUARA TANGSEL soal  ditutupnya papan segel dengan kertas berisi tulisan “TELAH VERIFIKASI BERDASARKAN KETUA KOMISI C DPRD TANGERANG SELATAN, DPRD KOMISI C, TTD AMAR, KETUA KOMISI C, oleh pengembang atas papan segel  dari BP2T dan Satpol PP Kota Tangsel di sebuah pemukiman dan kawasan perumahan di Ciputat, yang oleh pengembang mengaku telah mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Amar.

Meski telah dilakukan penyetopan oleh Satpol PP Kota Tangsel , pembangunan cluster dan ruko Harvest masih terus berjalan

Sebelumnya, pada Selasa, (3/3) SUARA TANGSEL.COM  telah menyampaikan pertanyaan via SMS (Short Message) kepada Wakil Ketua F-Hanura ini  di nomor,  08777-44 XX-XXXX, terkait masalah tersebut di atas, namun Anggota DPRD Kota Tangsel periode 2014-2019, Dapil Ciputat Timur ini tidak memberi respon sedikit pun. Namun, pada hari ini, Rabu, (4/3) pada pukul 15.39 Wib, Anggota Dewan ini kemudian menjawab jawaban atas beberapa SMS yang diajukan kepadanya.

Setelah penasaran dengan jawaban Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel ini, SUARA TANGSEL  pun menyampaikan bahwa, “kami  punya bukti berupa foto yang menyatakan bahwa  pengembang   pemukiman dan kawansan perumahan di Ciputat tersebut telah mendapat rekomendasi darinya.

Berharap, bahwa,  Anggota DPRD asal Partai Hanura ini akan merespon balik pernyataan SUARA TANGSEL di atas,kami pun menunggu,  tapi ternyata hingga berita ini di-publish, Amar tak kunjung menjawab dan atau menanggapinya.

Jika benar, bahwa Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel  ini telah memberikan rekomendasi kepada pengembang pemukiman dan kawasan perumahan belum mengantongi ijin dari SKPD terkait di  Kota Tangsel.  Maka, sesungguhnya Amar telah menyalahi kewenangannya sebagai Anggota Dewan.

Pasalnya, Perda Kota Tangsel No.3 Tahun 2014 tentang  PENYELENGGARAAN PERUMAHAN dan  KAWASAN  PEMUKIMAN, yang baru saja disahkan Walikota Tangerang Selatan pada Oktober 2014, tahu lalu, dan merujuk pada aturan lainnya, tidak ada satupun kewenangan yang diberikan kepada seorang Angota Dewan  atau Ketua Komisi untuk melakukan tindakan administratif atau  tindakan lainnya, guna menganulir penyegelan yang dilakukan BP2T dan Satpol PP Kota Tangsel sebagai SKPD yang berwenang  dalam masalah ini.

Kewengan pemberian ijin hanya dimiliki Walikota melalui satuan kerja yang menangani penegakan peraturan daerah, tata ruang, Perumahan, Pemukiman dan perijinan.  Dan, setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan ijin pembangunan Rumah, Perumahan dan/atau Pemukiman yang tidak sesuai fungsi dan peruntukan pemanfaatan ruang dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, hingga berita ini di-publish, Amar,  Anggota DPRD Kota Tangsel hasil Pileg 2014, Dapil Ciputat Timur ini, tak merespon SMS dan telepon dari  SUARATANGSEL.

Seperti telah diberitakan beberapa media, pemukiman dan kawasan perumahan yang dimaksud adalah Cluster Harvest Bintaro yang berlokasi di Jalan Merpati Raya Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangsel, disegel oleh Petugas Satpol PP Kota Tangsel. Cluster yang terdiri dari 82 rumah serta puluhan ruko yang berdiri di atas lahan seluas 1,2 hektar tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda), karena berdiri tanpa site plan maupun IMB tersebut jelas-jelas sudah melanggar garis sepadan bangunan (GSB).

Sementara itu, menurut keterangan pihak, BP2T Kota Tangsel ketika dikonfirmasi terkait adanya tulisan pada kertas yang bertanda tangan Ketua Komisi C (III) DPRD Kota Tangsel, bahwa mereka belum mengetahui masalah tersebut. “Sampai saat ini kami (BP2T) belum mengeluarkan IMB untuk Perumahan Cluster harvest, karena masih ada kendala perijinan yang harus diikuti pihak Harvest sesuai aturannya,” kata salah satu staff Amdal BP2T yang tidak mau namanya disebutkan.

Di tempat terpisah via seluler pihak Satpol PP Kota Tangsel, mengaku tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada koordinasi ke mereka perihal masalah ini, dan jelas menyalahi aturan jika sudah di segel masih ada kegiatan pembangunan .[ris/hjr4/hnfi]

Editor/Redaksi: Ridwan Saleh/Hendra RJ4

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Check Also

Warga Serua Bukit, Ciputat, Tuntut Janji Anggota DPRD Kota Tangsel

Serua, Ciputat, SUARA TANGSEL – Ini adalah bunyi dari baliho berukuran besar yang terpasang di ...

suaratangsel.com