Beranda SUARA BANTEN KOTA TANGERANG

Diskusi Publik Forwat, PMKS Tanggung Jawab Siapa?

204
Forwat Diskusi Publik

Kota Tangerang, SUARA TANGSEL – Kepedulian Forum Wartawan Tangerang (Forwat) terhadap permasalahan sosial di Kota Tangerang menggerakkan forum ini bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menggelar diskusi publik dengan tema  “Refleksi HUT Kota Tangerang, PMKS Tanggung Jawab Siapa?”,

Acara yang diadakan di Hotel Narita, Cipondoh Kota Tangerang, Jumat (24/2) ini dibuka Assisten dua (Asda) Kota Tangerang, Muktarom dan dipandu oleh Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyatakat  Jaringan Nusantara (LSM Janur) Ade Yunus.

Sebagai narasumber, Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) M. Ali Taher, Rektor STISIP Yuppentek Mas Bambang Kurniawan, mewakili Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) yaitu, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Carolyne Clara Endang Setyaningsih, Kasubdit Ditjen Pemberdayaan Sosial Latifah Ningrum, dan Kabag OHH Ditjen Rehos Juena Sitepu, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Rahmat Kadis.

Ketua Forwat, Andi Lala mengatakan, bahwa diskusi yang dilaksanakan rutin setiap tahun ini, sengaja menyoroti permasalah PMKS di Kota Tangerang yang jumlahnya terus bertambah banyak, karena itu perlukan penanganan yang lebih serius.

“Diskusi publik adalah kegiatan rutin tahunan yang sengaja diadakan Forwat, diskusi kali kita menyoroti PMKS, agar lebih mendapat perhatian pemerintah, khususnya Kota Tangerang dan diskusi ini mencari solusi dalam menangani PMKS,” ungkapnya.

Sementara, Asda II Kota Tangerang H Muhtarom pada forum diskusi publik tersebut mengatakan PMKS kerap menjadi persoalan bagi kota kota besar di Indonesia. Menurutnya, ada 20 item yang tercatat dalam kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang rata rata kebanyakan orang miskin antara lain adalah korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat atau disabilitas, tuna sosial seperti anak jalanan, pemulung, dan yang lainnya.

“Pemerintah Kota tamggerang juga sudah melakukan program terkait ini, yaitu dengan kebijakan program bedah rumah adalah salah satu kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat dan program lainnya adalah Tangerang Cerdas, Tangerang Terang, Kampung Terang merupakan upaya menekan angka PMKS di Kota Tangerang” imbuhnya.

Ia juga mengatakan Adanya gelandangan atau anak jalanan yang kerap berada di jalan protokol Kota Tangerang bersama Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang kita tertibkan yang kemudian diserahkan ke panti untuk dibina.

Lanjut Mutharom, pihaknya sudah memberikan program melalui bagi bagi sembako untuk masyarakat miskin termasuk program e-Warung.

“Kami membangun dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Tapi dalam hidup ini harus disadari sudah diciptakan ada orang kategori miskin dan kaya. Tidak semua manusia yang berstatus kaya,” katanya.

“Namun demikian kami sangat apresiasi kegiatan diskusi publik dalam menyambut HUT Kota Tangerang yang dilakukan oleh kawan-kawan Forwat, secara resmi saya buka acara diskusi publik yang bertema Refleksi HUT Kota Tangerang, PMKS tanggung jawab siapa? Semoga diskusi publik ini kedepan menjadi bermanfaat,” ungkapnya.

Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan diskusi publik dan ketidak hadiran Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa,  Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Carolyne Clara Endang Setyaningsih, dalam sambutannya  ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Mensos  yang tidak bisa hadir, sekaligus mengapresiasi penyelenggaraan acara tersebut.

“Bu menteri menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir, saya sangat mengapresiasi kepada Forwat yang peduli terhadap permasalahan sosial hingga diangkat dalam diskusi publik,” ucap Carolyne.

Terkait PMKS tanggung jawab siapa? Carolyne menjelaskan bahwa Permensos Nomor 8 Tahun 2012, ada 26 item PMKS yang harus ditangani pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaan menangani PMKS perlu bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

“PMKS merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi pemerintah mustahil mampu mengatasi persoalan sosial di Indonesia ini sendirian, untuk itu perlu kerjasama yang sinergis dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah, swasta dan masyarakat,” jelasnya.  (Hen)