Beranda TOPIK UTAMA POLITIK

Demo Tolak Omnibus Law Berlangsung Damai, Ketua DPRD Tangsel Apresiasi Tuntutan Mahasiswa

1177
Demo tolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja oleh gabungan mahasiswa Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis, 8/10, berlangsung damai dan kondusif. Foto: Muhamad Deni

Serpong, SUARA TANGSEL – Demo tolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja oleh gabungan mahasiswa Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis, 8/10, berlangsung damai dan kondusif.

Para mahasiswa bahkan menyempatkan doa bersama Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rosyid dan anggota dewan lainnya sebelum akhirnya membubarkan diri meninggalkan area gedung DPRD Kota Tangsel.

Dikutip dari Kompas.com, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Para mahasiswa Tangerang Selatan yang tergabung dalam Aliansi OKP Cipayung Plus Tangerang Selatan menyampaikan 9 pernyataan sikap terkait pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui perwakilan mahasiswa 9 pernyataan tersebut dibacakan dihadapan Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rosyid.

Sembilan pernyataan mahasiswa tersebut antara lain, menyatakan bahwa regulasi yang ada dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja merugikan buruh dan rakyat dan justru lebih menguntungkan investor dan pengusaha.

Pernyataan berikutnya adalah, Cipayung Plus Tangerang Selatan menyatakan, DPR dan Pemerintah telah menfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja dengan dalih mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Usai membacakan 9 poin pernyataan sikap, perwakilan Aliansi OKP Cipayung Plus Tangerang Selatan meminta Ketua DPRD Kota Tangsel bersama-sama menandatangani pernyataan tersebut.

Menanggapi pernyataan mahasiswa Tangsel, Abdul Rosyid menyatakan bahwa, Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah kewenangan DPR RI. DPRD Kota Tangsel hanya memfasilitasi arpirasi mahasiswa dan masyarakat untuk kemudian disampaikan ke DPR RI, sambungnya.

“Setelah ditandatanganinya, 9 pernyataan mahasiswa oleh perwakilan mahasiswa Tangsel dan DPRD Kota Tangsel, aspirasi mahasiswa ini akan disampaikan ke DPR RI,” pungkas Ocil, begitu sapaan Ketua DPRD Tangsel.

Wartawan: Muhamad Deni

Editor: Iskandar P Hadi