Beranda TOP TANGSEL

Bangun Dahulu, Soal Izin Belakangan

134
Bangun Dahuulu, Izin Belakangan

Ciputat, SUARA TANGSEL – Bangun dahulu, soal izin belakangan. Ini merupakan cara pengusaha nakal melabrak aturan atau akal-akalan mereka dalam mensiasati lemahnya pengawasan terhadap ketentuan perizinan yang wajib dimiliki orang atau badan sebelum melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah (Perda) atau pun peraturan walikota (Perwal) di kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Beberapa kasus yang diungkap media massa ke public seperti reklame billboard tidak berizin di Jalan Tegal Rotan, pembangunan Apatermen The Ayoma di Serpong, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Ciputat. Dimana dua kasus yang disebut belakangan di atas, The Ayomo dan SPBG akhirnya dihentikan karena mendapat perlawanan atau protes dari masyarakat sekitar. Ini adalah bukti bahwa para pengusaha nakal secara sengaja hendak menerobos lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait terhadap penyelenggara reklame dan pembangunan perumahan atau apatemen di Tangsel.

Lihat berita terkait : Billboard Tak Berizin di Tegal Rotan Distikerisasi BP2T, kemudian baca juga : Nekat, Meski Distikerisasi Pengerjaan Billboard di Tegal Rotan Terus Berlanjut, Reklame Tak Berizin dan Lemahnya Penegakkan Perwal Nomor 30 Tahun 2015. Warga Tangsel Minta Pemkot Tegas dalam Menertibkan Reklame Tanpa Izin,   Komisi I DPRD Tangsel Himbau Pembangunan Apartemen Ayoma Harus Sesuai Perda, Proyek Pembangunan SPBG Mother Station CNG Senilai 62.3 Milyar Masih Ditolak Warga Serua, dan Tak Kantongi IMB, PT Laguna Nekat Mendirikan Bangunan

Menurut aktivis Tangerang Selatan Transparancy Watch, Andi Bustan Tadammpalli, untuk mengantisipasi perilaku tidak terpuji dari para pengusaha nakal itu, pemerintah kota harus bersikap tegas, jika dibiarkan ini akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di kota Tangsel.

“Pemerintah kota harus bersikap tegas, jangan sampai ada proses pembiaran, jika dibiarkan akan jadi preseden buruk,” ujar Andi Buntan.

Meminjam istilah Mendagri Tjahjo Kumolo, bahwa kepala daerah adalah panglima pembangunan di daerahnya, maka walikota Airin Rachmi Diany harus bertindak tegas dan turun tangan langsung sebagai seorang panglima dalam menata masalah yang sepertinya sudah lama karut ini.

Senada, Direktur LS-Mahista Abu Malek Anwar, juga mengatakan bahwa harus ada penyelesaian yang komprehendsif, jangan parsial, kalau ada masalah jangan lempar sana, lempar sini, dan pada akhirnya ada SKPD terkait yang jadi kambing hitamnya.

Baik Andi Bustan maupun Abu Malek, keduanya sepakat bahwa pengawasan atas kegiatan pembanguna tanpa izin yang selama ini berlangsung terkesan masih sangat lemah, birokrasi yang panjang untuk sampai ke penindakan tegas masih ada ruang ‘abu-abu’ yang bisa dimainkan oleh pengusaha nakal untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak terkait untuk melegalkan kegiatan usaha mereka (pengusaha nakal).

Karena itu, sesegera mungkin diperbaiki, jangan sampai ada laporan atau penolakan dari warga dan diberitakan di media massa baru direspon atau ditangani. “Itu berarti ada sistem yang tidak jalan,” tegas Andi dan Abu Malek saat ditemui di tempat kantornya masing-masing, Jumat (11/3).

“Pemerintah Kota harus ambil langkah tegas, kalau sudah diberi peringatan masih tidak digubris, lebih baik kegiatan tersebut dihentikan secara paksa oleh pihak terkait. Jangan ditunda-tunda, karena akan merugikan daerah,” ujar Andi Bustan.

(Ris)