Beranda PENDIDIKAN

Atasi Pungli Sekolah Dengan Akuntan Publik dan RAPBS

32
0
Pungli-di-Sekolah
Ilustrasi, Katakan Tidak Pada Pungli

Ciputat, SUARA TANGSEL – Menanggapi berita suara tangsel.com (https://suaratangsel.com/truth-ungkap-98-persen-pungli-pendidikan-di-tangsel). (15/12). Yang merelase hasil penelitian TRUTH (Tangerang Public Transparency Watch) dan Peserta SAKTI (Sekolah Antikorupsi) Tangerang Tahun 2015 yang melakukan penelitian lapangan dengan objek penelitian pelayanan dasar kota Tangerang Selatan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (jalan raya) serta pelayanan di 7 kecamatan. Mengungkapkan terdapat 98% Kegiatan Pungutan Liar (PUNGLI) pada pembelian buku, seragam, pengambilan raport, uang komputer, uang study tour, uang OSIS, uang ektrakulikuler dan uang gedung sekolah, yang dengan ini menyimpulkan pendidikan di Tangsel tidak/belum gratis.

Pengamat pendidikan DR. Suryadi Nomi mengatakan, Pungli sebenarnya tidak ada dalam “kamus persekolahan”, meskipun modusnya sama yaitu melakukan penarikan uang di luar kewenangan. Mengatasi Pungli sekolah dengan melibatkan akuntan publik dan ada pembahasan bersama tentang Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) antara sekolah dengan orang tua. Sekolah harus bersedia di audit oleh akuntan publik yang dibayar oleh Pemda

“Sebelum adanya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sekolah diberi kewenangan memungut uang dari orang tua sesuai dengan “keinginan” bukan “kebutuhan” sekolah. Sekolah-sekolah favorit kebanjiran “uang pengutan”. Orang tua di sekolah favorit mau mengeluarkan bantuan dan iuran apapun agar anaknya tetap bisa belajar di sekolah favorit tersebut. Kebiasaan ini yang masih terbawa dalam budaya sekolah kita,” kata Suryadi yang tinggal di Kecamatan Ciputat.

Suryadi menambahkan, di sisi lain, dana BOS saat ini tidak mencukupi kebutuhan “pengembangan dan pengayaan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah. BOS hanya mampu menutupi sekitar 64% biaya kebutuhan pembelajaran di kelas. Ditambah lagi pencairan dana BOS juga sering

terlambat. Program sekolah seperti ekstrakurikuler, penambahan fasilitas belajar sering dijadikan alasan oleh sekolah untuk memungut biaya dari orang tua.

“Untuk mengatasi kekurangan dana dari BOS (Pusat) yang hanya 64%, sebaiknya perlu didukung dengan BOS Daerah. Selain itu, Perlu ada POKJA CSR di Kota Tangsel untuk bidang pendidikan untuk mengatasi sejumlah program pendidikan dan sekolah yang sifatnya event/lomba/atau kegiatan di luar sekolah yang membutuhkan dana ekstra, yang biasanya sekolah harus mengeluarkan budaya lamanya yaitu pungutan liar yang dulu biasa dilakukan,”jelas Doktor Pendidikan alumnus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. (GN)