Beranda TOP TANGSEL DPRD TANGSEL

Alami Kenaikan Anggaran Kunker DPRD Tangsel Senilai 56 Miliar

165

Serpong, SUARA TANGSEL — Anggaran kunjungan kerja DPRD Tangsel tahun 2016 senilai Rp 56 miliar, terdiri untuk Pimpinan DPRD senilai Rp 3 miliar dan untuk anggota dewan senilai Rp 38 miliar, termasuk anggaran untuk kunker keluar negeri senilai Rp 900 juta.Hasil revisi anggaran belanja bagi DPRD dari Kemendagri dan Menteri Keuangan untuk tahun 2016.

Kasubag Alat-alat Kelengkapan DPRD, R Pedia Febrianto mengakui, rencana kenaikan uang saku perjalanan dinas bagi anggota dewan 2016. Rencana itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri

Dengan besaran tersebut, para wakil rakyat dalam setahun mengagendakan kunker selama 186 hari. Atau lebih dari setengah hari kerja efektif selama 2016 yakni 246 hari. Jika dirata-rata, maka setengah hari kerja per bulan dihabiskan untuk kunker ke luar daerah.

Pedia menuturkan, belum ada ketetapan besaran kenaikan uang saku perjalanan dinas bagi dewan. Hanya saja, kenaikannya diperkirakan mencapai lebih dari 40 persen. “Misalkan yang tadinya Rp 700 ribu, menjadi Rp 1,1 juta per hari kunjungan. Tapi itu belum pasti ya. Karena masih dikaji,” ujarnya.

Pedia menambahkan, untuk tahun ini Setwan DPRD Kota Tangsel menganggarkan Rp 56 miliar hanya untuk kegiatan kunker anggota DPRD Tangsel tersebut. Namun anggaran kunjungan itu masih akan dievaluasi.

“Ya memang dianggarkan senilai Rp 56 miliar untuk kunker dewan. Namun masih disesuaikan anggarannya. Dan bisa juga berkurang tergantung hasil evaluasi dari Gubernur,” pungkas Pedia.

Wakil Ketua DPRD Tangsel, memang mengatakan ada rencana kenaikan uang perjalanan kunker DPRD Tangsel. “Itu sudah ada aturannya dari pusat, bukan kami yang mengada-ada,” ujarnya.

Dia juga mengatakan dengan adanya aturan ini tentunya bisa lebih mengoptimalkan kembali kinerja teman-teman dewan di DPRD Tangsel. “Sebenarnya tidak tergantung anggaran kalau soal kinerja, tepi saya yakin dengan adanya ini semua akan jauh lebih bekerja lebih optimal dan maksimal lagi,” terangnya.

Terpisah, pengamat Kota Tangsel dan Direktur Yayasan Asyukro, Ciputat, Ahmad Mudzakir mengatakan, Setiap nilai anggaran DPRD mengalami kenaikan perlu dievaluasi dampak bagi efektivitas kerja dan implikasinya bagi masyarakat.

“Masyarakat menilai kenaikan anggaran Kuker DPRD belum sejalan dengan efisiensi pembangunan. Maka setiap kunker yang dituju harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyrakat,” tambahnya.

“ Masyarakat perlu mendapat laporan out put yang dicapai dalam kunker,” pungkas Mudzakir. (*/bes)