Beranda TOP TANGSEL

Aktivis Anti Korupsi Suhendar Menyayangkan Sikap DPU Yang Seolah-olah Membenarkan Diri

157
0

Tangerang Selatan, Suara Tangsel – Automatic Water Level Recorder (AWLR) adalah alat untuk mengukur tinggi muka air pada sungai, danau, ataupun aliran irigrasi. Diketahui pula alat ini juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap banjir pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Namun pada saat Kota Tangsel dilanda banjir, alat tersebut justru tidak berfungsi dengan baik, hanya karena tidak adanya kuota untuk mengirimkan data tentang kenaikan debit air. Bahkan, Kepala DPU Kota Tangsel Aries Kurniawan berkilah, alat tersebut hanya digunakan untuk pengerukan sungai, tidak dalam porsi memberikan peringatan dini terhadap banjir.

“Udah betul pak, di tupoksi yang berbeda kita perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Air (SDA), sedangkan tugas Early Warning System oleh BPPD. Di Provinsi DKI Automatic Water Level Recorder (AWLR) PU dan BPPD sendiri-sendiri, karena keperluan yang berbeda. Tidak saling memasok data,” kata Aries lewat pesan whatsappnya, Jumat (10/1/2020).

“Mohon izin pak. Untuk system monitoring Data Hujan dan Tinggi Muka air / Early Warning System di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas DKI dan BPBD DKI itu adalah merupakan system yang berbeda, karena mereka memiliki system berbeda dengan sensor yang terpasang juga berbeda, walaupun ada dalam 1 Lokasi yang sama,” kata Aries.

Berkilahnya Kepala DPU Kota Tangsel, mendapat tanggapan dari salah seorang Aktivis Anti Korupsi dari Universitas Pamulang (Unpam) Suhendar.

Aktivitis Anti Korupsi Suhendar menyayangkan sikap DPU yang seolah-olah ‘membenarkan’ diri ditengah musibah yang ada.

“Pengadaan alat AWLR, perlu didalami terkait riwayat dan penggunaannya,” kata Suhendar, saat dikonfirmasi, Senin, (13/01/2020)

Tidak berfungsinya AWLR harus dilihat riwayat pengadaannya. Apakah benar-benar sebagai kebutuhan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau justru semangatnya semata-mata hanya untuk proyek, pengadaan AWLR itu sendiri, yang bertujuan hanya cari untung pihak-pihak tertentu.

“Sebab jika hakikatnya untuk pelayanan kepda masyarakat maka seharusnya digunakan secara maksimal, berfungsi dengan baik dan terjaga,” papar Suhendar.

Oleh karenanya Kepala Dinas DPU harus bisa menjelaskan kepada publik atau masyarakat, berapa alokasi anggaran pengadaan AWLR, bentuk dan titiknya dimana serta kondisinya saat ini bagaimana.

“Agar masyarakat bisa ikut membantu menjaganya, karena itu dari uang rakyat maka harus bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Suhendar.

Dia Suhendar mengetahui bahwa beberapa alat AWLR justru tidak berfungsi karena tidak adanya kuota dan tak terdapatnya ruang kontrol (command center). dirinya menuding pengadaan alat tersebut tidak menggunakan perencanaan yang matang, sehingga mengakibatkan uang rakyat menjadi sia-sia.

Tidak ada kuota dan tidak ada ruang kontrol Artinya ini menunjukan memang sejak semula, pembelian AWLR bukan lahir dari perencanaan yang matang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melainkan bisa jadi semata-mata untuk proyek pengadaan yang bertujuan cari untung pihak-pihak tertentu,” papar Suhendar.

Sebab sangat aneh, ketika pembelian AWRL itu tidak diikuti dengan adanya sistem atau sumber daya seperti ruang kontrol untuk perawatan, pengawasan, perekaman dan penelitian data dari AWRL.

“Jadi sebenarnya untuk apa pembelian alat itu,” ujar Suhendar.

Jika asumsinya satu AWLR adalah 180-200 juta/unit, maka untuk 11 unit, pemkot Tangsel telah mengeluarkan anggaran yang sumbernya dari uang masyarakat adalah sebesar 1 sampai dengan 2,2 Miliar. Artinya uang ini sangat mubazir, karena tidak dikelola dengan baik.

“Jika begini akhirnya, lebih baik anggaran itu digunakan untuk hal lain yang lebih dibutuhkan masyarakat,” tandas Suhendar.

(KP/DN)