Beranda SUARA BANTEN KABUPATEN SERANG

13 Pasutri PNS Banten Bekerja di DPPKD

3450

Serang, SUARA TANGSEL – Seolah luput dari perhatian, ternyata selama ini ada 13 pasangan suami istri (pasutri) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja di dinas yang sama yakni Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten.

“Pegawai pasutri seharusnya jangan ditempatkan dalam satu SKPD, karena bisa berdampak pada kinerja yang kurang baik. “Saya mendesak Plt Gubernur untuk segera merombak susunan pegawai yang masih kusut ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten, Sopwan, melalui sambungan ponsel,  Kamis (11/12).

DPPKD merupakan dinas yang selalu diincar oleh para pegawai PNS di Pemeritah Provinsi (Pemprov) Banten karena dianggap ‘basah’. Sebab, selain mendapat gaji sebagai PNS, juga mendapat insentif upah pungut yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Karena itu, Komisi I DPRD Banten mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rano Karno untuk segera melakukan rotasi pegawai. Penempatan pegawai harus berdasarkan latar belakang bidang ilmu yang dikuasainya.

“Penempatan pegawai di Pemprov Banten sangat tidak proporsional dan tidak profesional. Prinsip the right man on the right place, sama sekali tidak diperhatikan. Sehingga tidak heran, ada 13 pasutri berstatus PNS bekerja di tempat yang sama yakni di DPPKD Provinsi Banten, namun selama ini tidak pernah ditindak. Mau dibawa ke mana Banten, kalau kondisinya seperti ini terus,” tegas Sopwan.

Sopwan mencontohkan, ada juga pegawai yang berlatar belakang dokter namun ditempatkan di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Penempatan pegawai semacam ini, menurut Sopwan, sangat ngawur dan tidak profesional.

“Bagaimana mungkin para pegawai bisa bekerja dengan benar, kalau penempatannya tidak proporsional dan profesional. Para pegawai dipaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Hasil akhirnya jelas tidak akan profesional juga,” ujarnya.

Menyinggung soal kepegawaian yang ada di DPPKD Banten yang menjadi rebutan lantaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut ada insentif upah pungut.

Menurutnya, seharusnya ada rotasi berkala bagi pegawai di DPPKD, lantaran insentif upah pungut itu menimbulkan kecemburuan dari PNS di SKPD lain.

“Kondisi seperti itu jadi tidak sehat, karena semua pegawai berebut ingin ke DPPKD karena adanya insentif upah pungut yang bisa mencapai puluhan juta,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Kurdi Matin membenarkan bahwa penempatan pegawai di Pemprov Banten masih kurang proporsional dan profesional. Menurutnya, kekusutan tersebut harus diurai melalui penataan pegawai.

Menurut Kurdi, posisi saat ini, penempatan pegawai sudah 90 persen dibuat BKD, tinggal eksekusi dengan mereposisi pegawai untuk mengembalikan pegawai pada tempat yang benar dan cocok sesuai bidang ilmunya.

“Tidak boleh lagi ada pegawai satu aliran darah dalam satu keluarga bekerja satu atap SKPD, karena itu melanggar undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam waktu dekat 500 orang staf akan kita rolling sebagai langkah awal penataan, nanti berlanjut ke pejabat struktural,” tegasnya.(lis/gun)

Editor/ Redaksi : Ridwan Saleh