Beranda TOP TANGSEL PEMKOT TANGSEL

12 Perwakilan Daerah Se-Indonesia Ikuti FGD Pemeriksaan Pajak di Tangsel

205
0

Serpong, SUARA TANGSEL – Puluhan peserta yang berasal dari 12 perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pemeriksaan Pajak yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah selama dua hari Kamis-Jumat (14-15/11/2019) bertempat di Hotel Swiss-bell Hotel, Serpong, Tangsel.

Ke-12 perwakilan tersebut diantaranya berasal dari DKI Jakarta, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Kota Malang Jawa Timur, Kabupaten Blora Jawa Tengah, Kota Tebing Tinggi Sumut, Kabupaten Badung Bali, Kota Padang Sumbar, Kabupaten Pati Jawa Tengah, Kota Bogor Jawa Barat, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Kabupaten Serang Banten, dan Kota Cimahi Jawa Barat.

Kepala Bapenda Kota Tangsel, Taher Rachmadi berharap, kegiatan FGD tersebut dapat menghasilkan keputusan yang berguna dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

“Kegiatan FGD Pemeriksaan pajak ini sangat baik dan baru pertama kali dilaksanakan. Jadi acara nongkrong-nongkrong seprofesi ini bisa untuk sharing dan harus ada yang dihasilkan,” ujarTaher saat membuka acara FGD Pemeriksaan Pajak, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, Taher juga berharap kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan kali ini saja. Namun bisa berlanjut kedepannya. “Kalau bisa kegiatan ini diulang kembali, pasti ada yang bisa kita sharing bersama tapi ganti lokasinya jangan di Tangsel,” katanya.

Foto : Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Pilar Hendrani yang juga menjadi narasumber dalam acara FGD Pemeriksaan Pajak yang digelar Bapenda Tangsel di Swiss belHotel, Serpong, Tangsel, Kamis (14/11)

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan FGD tersebut, diantaranya, Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, kemudian Iriawan dan Mirza dari Konsultan Pajak.

Dalam paparannya, Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memfokuskan kepada capaian kinerja pemeriksaan pajak.

Menurut Pilar, untuk mencapai hasil optimal, ada beberapa komponen yang akan mendukung optimalisasi pemeriksaan. Yaitu, adanya payung hukum, SDM, admin pelaksanaan, kemudian akurasi data dan didukung dengan penggunaan teknologi informasi.

“Pemeriksaan pajak optimal apabila tingkat kepatuhan pajak semakin baik serta didukung asumsi bahwa syarat capaian kinerja pemeriksaan terpenuhi,” jelas Pilar.

Indikator lainnya, lanjut Pilar, kebijakan intensifikasi pajak berhasil yang tertuang dalam penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah mengalami trend peningkatan.

“Ukuran optimal pemeriksaan pajak itu dianggap berhasil sepanjang sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti tertuang dalam audit plan dan audit program,” tandasnya.

Sementaraitu, Iriawan Konsultan Pajak membahas soal Startegi peningkatan pajak daerah dan Retribusi daerah.

Ia mengungkapkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Diantaranya, perencanaan penerimaan pajak belum optimal, database pajak daerah yang belum terintegrasi, setting tarif PDRD yang belum memadai, juga organisasi BPRD/ Dinas Pendapatan belum disusun by function.

Foto : Sejumlah peserta FGD Pemeriksaan Pajak dari berbagai daerah saat sesi photo bersama dengan Kepala Bapenda Tangsel

“Permasalahan lainnya yaitu SDM Perpajakan yang belum menjawab kebutuhan organisasi, dan kepatuhan WP (wajib pajak) yang masih rendah,” jelas Iriawan.

Untuk peningkatan PDRD, lanjut Iriawan, ada beberapa startegi yang bisa ditempuh. Yakni lewat peningkatan basis data perpajakan, penyesuaian dasar pengenaan pajak, lalu penilaian, penagihan dan pemeriksaan, kemudian lewat modernisasi dan peningkatan SDM.

Narasumber lainnya, Mirza memberikan solusi dari beberapa permasalahan yang ada. Misalnya, terkait kepatuhan pajak yang masih rendah dan penghindaran pajak, solusinya dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendetect pemenuhan kewajiban pajak daerah.

“Selain itu, dengan menegakkan law enforcement (memberikan sanksi),” tandasnya.

Atas digelarnya FGD yang digelar Bapenda Tangsel ini juga mendapatkan apresiasi dari sejumlah peserta yang hadir diantaranya peserta dari Kabupaten Serang yang di wakili Devi Maryati, Eris Rosmiati dan Sopian Hadi.

“Kegiatan ini sangat positif, tentunya bisa sharing sharing dan tukar informasi mengenai terobosan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia terkait Pemeriksaan Pajak Daerah,” ujar Sopian Hadi.

Apresiasi juga disampaikan peserta lainnya Made S Sudarma yang menjabat Kasubid Penetapan dan Pembukuan pada Bapenda Kabupaten Badung, Bali.

Menurut Sudarma, kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat untuk membahas dan mencari solusi dari berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah termasuk di daerahnya di Badung.

Selanjutnya sebagai tuan rumah, Cahyadi ST, M.AP selaku Kabid Pemeriksaan Pajak Daerah Bapenda Kota Tangerang Selatan memberikan beberapa masukan terkait upaya optimalisasi Pajak Daerah, kendala dan tantangan yang harus dihadapi.  Ia menyampaikan bahwa upaya Optimalisasi Pajak Daerah harus didukung dengan:

1. PeningkatanKapasitasSumberDayaManusia yang dilakukandenganmengikutsertakan program BimbinganTeknis, Pelatihandanpendidikan formal dan Informal serta program lainnya.

2. Peningkatan Pelayanan dapat dilakukan melalui:

a. Pelayanan Mobil Keliling (on the spot).

b. Peningkatansaranadanprasarana.

c. Mempermudah tempat pembayaran pajak Daerah melalui kerjasama dengan Bank Nasional seperti BJB, BCA, Bank Mandiri, Indomaret, Tokopedia, dll.

3. Penyesuaian Regulasi dilakukan melalui:

a. Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

b. Program penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

4. Pemanfaatan Teknologi dengan membangun aplikasi:

a. e-SPTPD

b. e-SPPT

c. e-BPHTB

d. Tax Clearence

e. Monitoring Omzet, dll.

5. Penagihan dilakukan melalui:

a. Menangih tunggakan PBB

b. Stikerisasi

c. Pelayanan pada hari Sabtu-Minggu

6. Memperbaiki Data Base

7. Dilakukan Pemeriksaan

Cahyadi juga menyampaikan, bahwa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak daerah yaitu: Kurangnya Sumber Daya Manusia; Kurangnya kualitas Pemeriksa Pajak Daerah; Informasi data sebagai pembanding yang secara ketentuan sulit untuk dilakukan; Pemahaman tentang Substansi Pajak Daerah; dan Teknik Penggalian Informasi kurang optimal.

Sementara itu, Edy Santosa selaku Moderator pada acara tersebut, mengungkapan, berdasarkan masukan Narasumber dan apa yang disampaikan oleh peserta FGD terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kurang optimalnya  Pendapatan Asli Daerah, yaitu: Perencanaan Penerimaan Pajak belum optimal; Database pajak daerah yang belum terintegrasi; Setting Tarif PDRD yang belum memadai; Organisasi BPRD/Dinas Pendapatan belum disusun by function; SDM Perpajakan yang belum menjawab kebutuhan organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan, penagihan); dan Kepatuhan WP masih rendah. Relevansi permasalahan tersebut dengan Pemeriksaan Pajak Daerah adalah Database pajak daerah yang belum terintegrasi; Kualitas dan Kuantitas SDM pemeriksa Pajak Daerah belum optimal dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah.

“Dari beberapa persoalan tersebut, terdapat 4 (empat) Prioritas Pembahasan berdasarkan masukkan dari peserta Diskusi (Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota) yakni: 1.Organisasi BPRD/Dinas Pendapatan belum disusun by function; 2.SDM Perpajakan yang belum menjawab kebutuhan organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan, penagihan); dan 3. Jabatan Fungsional, 4.Penguatan regulasi,” papar Edy.

Setelah berdiskusi cukup panjang, FGD Pemeriksaan Pajak ini akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasi penting sebagai solusi untuk mengatasi beberapa persoalan yang terjadi di sejumlah daerah.

Foto : Peserta FGD Pemeriksaan Pajak Daerah serius mengikuti paparan yang disampaikan narasumber terkait soal pemerintah pajak daerah

Pertama, OPD Pendapatan belum disusun sesuai fungsinya diusulkan untuk: Melakukan evaluasi tupoksi OPD Pendapatan; dan Melakukan Reorganisasi dengan memisahkan fungsi pemeriksaan, penagihan dan keberatan/banding.

Kedua, SDM Perpajakan yang belum menjawab kebutuhan organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan, penagihan) diusulkan untuk: Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya; dan Meningkatkan Kapasitas dengan mengikut sertakan Bimtek/ Pelatihan terkait fungsi pemeriksaan, Penagihan dan Keberatan/Banding, termasuk Bimtek penggalian data dan informasi wajib pajak serta teknik komunikasi dll).

Ketiga, Pengukuhan Jabatan Fungsional: Mengusulkan pengukuhan Jabatan Fungsional/Petugas Pajak Daerah diantaranya  Jabatan fungsional penilai, fungsional pemeriksa dan petugas Penagihan sebagai pejabat fungsional Juru sita serta adanya PPNS Khusus Pajak Daerah.

Keempat, Penguatan Regulasi diusulkan dengan Membuat surat yang ditujukan kepada  Mendagri untuk menegaskan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar memisahkan fungsi Pendapatan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Di Kota Tangsel, fungsi Pendapatan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memang sudah terpisah. Namun ada beberapa daerah lain yang belum dipisahkan. (ADV)